RADARTUBAN- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
"Terkait pengurusan sertifikasi K3," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Fitroh menjelaskan, dugaan pemerasan tersebut dilakukan terhadap sejumlah perusahaan yang tengah mengurus sertifikasi tersebut.
Dia menambahkan, bersama Wamenaker, KPK juga mengamankan 10 orang lain dalam OTT tersebut.
Sebelumnya, Fitroh telah membenarkan informasi mengenai penangkapan tersebut.
Menurutnya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.
OTT terhadap Immanuel Ebenezer ini menjadi yang kelima dilakukan KPK sepanjang tahun 2025.
Pada Maret, lembaga antirasuah ini melakukan OTT terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Selanjutnya, pada Juni 2025, KPK kembali melakukan OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Kemudian pada 7-8 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
OTT keempat terjadi pada 13 Agustus 2025 di Jakarta, terkait dugaan suap dalam kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Dengan penangkapan kali ini, KPK menegaskan komitmennya dalam menindak praktik korupsi yang merugikan negara, termasuk yang dilakukan oleh pejabat tinggi pemerintahan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni