RADARTUBAN - Kalau dijelaskan pakai bahasa bayi—alias bahasa yang gampang banget dipahami—tunjangan itu adalah uang tambahan di luar gaji.
Kayak bonus, tapi rutin. Misalnya, kamu kerja di kantor, gajimu Rp5 juta, tapi tiap bulan dikasih tambahan Rp 500 ribu buat transport.
Nah, itu namanya tunjangan. Bisa buat makan, rumah, komunikasi, bahkan beli beras.
Nah, sekarang kita masuk ke topik yang bikin jidat rakyat berkerut: tunjangan rumah anggota DPR.
Baru-baru ini, DPR menetapkan bahwa setiap anggota akan mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan. Iya, per bulan.
Bukan per tahun. Bukan per periode. Tapi per bulan. Kalau dikali lima tahun masa jabatan, satu orang bisa dapat Rp3 miliar cuma buat urusan rumah.
Alasannya? Karena rumah dinas di Kalibata dianggap sudah tidak layak dan tidak efisien.
Jadi, biar anggota Dewan bisa cari rumah sendiri yang lebih nyaman, mereka dikasih uang tunjangan. Lantas pertanyaannya adalah apakah make senses jumlah segitu?
Mari kita ajak logika ikut duduk di kursi rapat. Di sekitar Senayan, masih banyak rumah kontrakan yang harganya di bawah Rp 30 juta per bulan.
Bahkan kos-kosan dengan AC dan Wi-Fi pun masih ada yang Rp3-5 juta. Jadi, pertanyaannya: apakah benar Rp50 juta itu angka yang “masuk akal”? Atau ini cuma akal-akalan?
Kalau dibandingkan dengan gaji guru honorer, tenaga kesehatan, atau pegawai negeri biasa, angka Rp50 juta itu bisa bikin satu sekolah punya fasilitas layak.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyebut bahwa total anggaran tunjangan rumah DPR selama lima tahun bisa menggaji ribuan guru dengan layak.
Tapi ya, mungkin ini bagian dari “kenyamanan kerja” versi elite. Versi yang tidak bisa dibandingkan dengan rakyat biasa.
Karena gaji pokok anggota DPR memang cuma Rp6,5 juta per bulan, tapi dengan semua tunjangan, take-home pay mereka bisa tembus Rp100 juta lebih.
Jadi kalau ada yang bilang: “gaji DPR cuma Rp6 juta kok,” itu kayak bilang bayi cuma butuh ASI saja, padahal selalu diberikan ada susu formula, biskuit bayi, dan stroller seharga motor.
Akhirnya, kita cuma bisa ngelus dada dan bertanya: apakah tunjangan rumah Rp50 juta itu benar-benar perlu?
Atau ini cuma cara halus untuk bilang: kami butuh rumah mewah biar bisa kerja maksimal?
Satu lagi, kita tak pernah salah mempertanyakan hal ini. Iya, kita perlu bertanya lebih keras. Karena uang itu bukan dari langit, tapi dari pajak, dari rakyat, dari kita semua. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama