RADARTUBAN – Di tengah riuh desakan warga agar dirinya segera ditangkap, Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8).
Kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terpantau mengenakan batik dengan masker biru, tanpa banyak komentar.
“Terima kasih… ya memenuhi panggilan,” singkat Sudewo kepada awak media sebelum memasuki lobi gedung antirasuah.
Pemanggilan kali ini merupakan jadwal kedua setelah sebelumnya pada Jumat (22/8) lalu, Sudewo absen dengan alasan ada urusan lain.
Statusnya masih sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.
KPK mengungkapkan, penyidik akan mendalami dugaan adanya aliran dana atau commitment fee yang diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
“Ya, benar. Saudara SDW (Sudewo) merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta,” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip dari bbc.com.
Meski demikian, KPK belum membeberkan lebih jauh mengenai jumlah fee yang diduga mengalir ke kantong pribadi Sudewo maupun peran spesifiknya dalam pusaran kasus yang menjerat sejumlah pejabat Kemenhub dan pihak swasta.
Tekanan Publik Kian Menguat
Kasus ini menuai sorotan luas, khususnya dari masyarakat Pati yang kecewa dengan nama bupati mereka terseret dalam dugaan praktik suap di level pusat.
Di media sosial, seruan agar KPK segera menahan Sudewo terus bergema. Sebagian warga menilai langkah pemanggilan tanpa penahanan hanya akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Kalau memang terbukti ada aliran dana, jangan hanya jadi saksi, harus ditangkap,” tulis salah satu akun warga Pati dalam unggahan viral.
Pengamat hukum menilai kehadiran Sudewo di KPK menjadi momentum penting untuk menguji konsistensi lembaga antirasuah.
Pasalnya, kasus suap proyek perkeretaapian ini bukan perkara kecil.
Selain melibatkan banyak pihak, proyek strategis bernilai triliunan rupiah itu sangat vital bagi konektivitas nasional.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK: apakah Sudewo hanya sekadar diperiksa sebagai saksi, ataukah penyidik akan meningkatkan statusnya menjadi tersangka bila bukti keterlibatan makin kuat.
Sementara itu, Sudewo memilih irit bicara. Namun, satu hal jelas: tekanan publik agar bupati yang juga politisi kawakan itu ditindak tidak akan mereda sebelum ada keputusan hukum yang transparan. (*)
Editor : Amin Fauzie