RADARTUBAN - Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Kamis, (28/8), di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Demonstrasi ini akan menjadi puncak ekspresi kekecewaan para pekerja terhadap pemerintah dan parlemen atas berbagai kebijakan yang dianggap merugikan buruh.
Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan didukung oleh keluarga pekerja lainnya.
Tidak hanya di Jakarta, demo juga akan dilakukan serentak di beberapa kota industri besar di seluruh Indonesia, seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, dan wilayah lainnya.
Berikut 10 tuntutan yang akan disuarakan oleh buruh:
1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah rendah.
2. Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
3. Melakukan reformasi pajak yang adil bagi pekerja, termasuk penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT.
4. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa skema omnibus law.
5. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memerangi korupsi.
6. Mewujudkan demokrasi yang aspiratif dan terbuka.
7. Mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
8. Menegakkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan.
9. Menerapkan sistem pengupuhan yang adil bagi pekerja di perkebunan kelapa sawit.
10. Meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan memikirkannya di tempat kerja.
Selain menuntut hak-hak tersebut, KPBI juga mendesak agar gaji anggota DPR RI dipotong 20 persen sebagai bentuk solidaritas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit serta defisit anggaran negara.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai aksi ini merupakan momen penting untuk menekan pemerintah agar lebih berpihak pada pekerja.
Gerakan ini dinamakan Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) dan akan dilaksanakan secara damai.
Diperkirakan massa aksi akan datang dari berbagai wilayah termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, serta wilayah Jabodetabek lainnya.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar Gedung DPR dan Istana Kepresidenan.
Demo buruh 28 Agustus dinilai sebagai momentum penting perjuangan untuk menuntut keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni