RADARTUBAN- Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Pergantian ini tertuang dalam surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 yang beredar di kalangan wartawan pada Jumat (29/8).
Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat dan juga diteken oleh Ahmad Sahroni selaku Sekretaris Fraksi.
Dalam keputusan itu, Sahroni dipindahkan dari Komisi III DPR dan kini tercatat sebagai anggota Komisi I DPR, sementara posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi III digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu.
Rusdi Masse sebelumnya merupakan anggota Komisi IV DPR. Dengan keputusan ini, ia resmi menempati kursi pimpinan di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Sebelum kabar pergantian ini, Ahmad Sahroni sempat ramai diperbincangkan publik karena komentarnya terkait gaji dan tunjangan anggota DPR.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu melihat angka gaji dan tunjangan yang dinilai fantastis, melainkan bagaimana anggota DPR mendistribusikan rezeki itu kembali kepada rakyat.
“Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wow, fantastis. Nggak, itu biasa sebenarnya. Cuma kan ada orang yang nggak senang, wow gila DPR semau-maunya gitu. Dapet duit senang-enaknya ngelakuin hal. Nggak,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).
Ia juga menambahkan, sebanyak 580 anggota DPR memiliki cara masing-masing untuk membantu masyarakat dari penghasilan yang diperoleh.
Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk empati dan keberpihakan anggota dewan terhadap konstituen mereka.
“Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin-lah ceritanya. Itu istilah. Tapi lagi-lagi, teman-teman anggota DPR 580 anggota DPR ini adalah punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing,” imbuhnya.
Selain itu, Sahroni menilai tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta yang diterima anggota DPR justru lebih efisien dibanding fasilitas rumah dinas.
Menurutnya, biaya pemeliharaan rumah dinas jauh lebih besar dan membebani anggaran negara.
“Kalau dikasih fasilitas rumah, itu biayanya akan lebih mungkin 10 kali lipat dari yang dikasih tunjangan kepada anggota DPR, sebanyak Rp 50 juta. Kenapa, karena biaya perawatan itu tak terhingga, banyak rusak AC-lah, perlengkapan di dalamnya. Jadi lebih baik dikasih tunjangan tunai agar tidak memberatkan negara,” jelasnya.
Dengan pergantian ini, dinamika di Komisi III DPR dipastikan berubah.
Komisi yang membidangi isu-isu strategis, mulai dari hukum, hak asasi manusia, hingga keamanan nasional, kini dipimpin oleh figur baru dari Partai NasDem.
Langkah Fraksi NasDem mengganti posisi pimpinan juga menimbulkan berbagai spekulasi politik, baik terkait strategi internal partai maupun penyesuaian alokasi kader di DPR. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni