RADARTUBAN - Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong optimalisasi 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah agar lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
Juru bicara Komisi A, Soemarjono, menyampaikan bahwa sejumlah OPD telah mengajukan penyesuaian anggaran dalam P-APBD.
Salah satunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang menambah program pelatihan, mulai dari PKA, PKP, Orientasi PPPK, hingga Latsar CPNS untuk mendukung kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.
"Awalnya, BPSDM memperoleh pagu sebesar Rp 149,33 miliar dan melalui P-APBD bertambah menjadi Rp 163,63 miliar. Tambahan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 14,3 miliar," terang Soemarjono di kantor DPRD Jatim, Rabu (3/9).
Selain BPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur juga menyiapkan sejumlah program unggulan.
Di antaranya adalah Cerdas Digital, Jatim Defence Academy, serta Jatim Public Relations Award. Diskominfo juga menggarap perbaikan fasilitas komunikasi publik seperti Kantor KPID dan ruang podcast.
"Melihat program yang dilaksanakan Diskominfo Jatim, maka anggarannya mengalami perubahan signifikan. Semula mendapat pagu Rp 147,47 miliar, namun setelah efisiensi ditetapkan menjadi Rp 89,12 miliar. Melalui P-APBD, anggaran ditingkatkan menjadi Rp 100,48 miliar atau naik sebesar Rp11,35 miliar," jelas Soemarjono.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) turut memperkuat program desa dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta dukungan operasional Jatim Puspa.
Melalui KUA PPAS, anggaran DPMD semula Rp 61,11 miliar, turun menjadi Rp 55,73 miliar, dan kembali mendapat tambahan Rp 3,53 miliar dalam P-APBD.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperluas akses ekonomi di wilayah pedesaan Jawa Timur.
Komisi A DPRD Jatim menegaskan komitmennya dalam menjaga efisiensi sekaligus akuntabilitas pelaksanaan program setiap OPD.
“Kami akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur,” ujar Soemarjono. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni