RADARTUBAN – Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan di Bumi Majapahit.
Ajakan ini muncul setelah gelombang demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya serta beberapa wilayah lain dalam beberapa waktu terakhir.
“Surat Edaran Gubernur sudah jelas. Kami di Komisi A juga mengimbau seluruh stakeholder untuk menjaga kerukunan. Jawa Timur ini rumah kita, mari kita rawat bersama,” ujar Dedi Irwansa dikutip dari laman resmi, Jumat (5/9).
Dedi mengakui bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Namun, ia menekankan pentingnya etika dan ketertiban dalam menyuarakan pendapat.
Baca Juga: PBB Desak Indonesia Selidiki Dugaan Kekerasan Aparat dalam Demo Nasional
“Boleh menyampaikan aspirasi, tapi salurkan dengan cara yang elok. Ini rumah kita, mari dijaga dengan cinta. Jangan sampai kita merusak diri sendiri. Grahadi itu bukan sekadar aset pemerintah, tapi simbol kultur Jawa Timur,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mengisyaratkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap eskalasi protes yang dinilai mulai keluar dari koridor tertib.
Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan kecenderungan pejabat untuk menekankan aspek ketertiban ketimbang menggali lebih jauh substansi tuntutan publik.
Politisi Partai Demokrat itu menyebut telah berdialog dengan kelompok Cipayung Plus dan pemuda lintas iman.
Upaya ini, menurutnya, demi mendorong sikap menahan diri dan menyatukan energi untuk kepentingan bersama.
“Alhamdulillah, kami sudah berdialog dengan berbagai elemen. Intinya, kita harus sama-sama memahami kondisi saat ini, menyatukan tenaga dan pikiran untuk menjaga Jawa Timur agar lebih sehat dan maju,” imbuhnya.
Meski dialog tersebut digadang sebagai solusi, publik masih menanti tindak lanjut konkret.
Sebab, ruang dialog sering kali berhenti pada simbolisasi komunikasi politik tanpa menghasilkan perubahan kebijakan yang menjawab keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Dedi menekankan peran penting teladan dari elit politik dan aparatur sipil negara (ASN).
Dia mengingatkan agar para pemimpin tidak menonjolkan diri secara berlebihan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Bagi ASN dan pemerintah Jawa Timur, mari kita tunjukkan budaya adiluhung, tata krama yang baik. Jangan menonjolkan sesuatu secara berlebihan. Apalagi kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, sehingga potensi kecemburuan sosial cukup tinggi. Mari kita jadi pemimpin yang memberi teladan dengan sikap yang baik,” jelas legislator asal dapil Sidoarjo itu.
Pernyataan ini seakan mengakui adanya jurang antara elite dan masyarakat bawah.
Di tengah himpitan ekonomi, gaya hidup mewah pejabat bisa memicu kecemburuan sosial dan memperlebar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
Dedi menutup dengan menyerukan agar kondusivitas Jawa Timur tetap terjaga. Meski aspirasi publik tetap perlu berjalan, keamanan dan persatuan disebut sebagai prioritas utama.
Namun, di balik seruan damai itu, pertanyaan mendasar tetap menggantung: sejauh mana pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, bukan sekadar menekankan narasi harmoni. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama