RADARTUBAN – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 kembali memantik alarm serius soal kualitas pembangunan manusia di Indonesia.
Berdasarkan laporan yang dirilis GoodStats, kesenjangan pembangunan masih menganga lebar: provinsi-provinsi di kawasan timur mendominasi posisi terbawah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional.
Sementara, Jawa Timur harus gigit jari karena terlempar dari 10 besar untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.
DKI Jakarta tetap berada di puncak dengan skor IPM 83,08, disusul DIY (81,55) dan Kalimantan Timur (78,83).
Namun, peta pembangunan menjadi muram ketika melihat ujung bawah daftar: Papua Pegunungan (53,42), Papua Tengah (59,75), dan Papua Barat (67,02) menjadi tiga provinsi dengan skor IPM terendah.
Kondisi ini menandakan ketimpangan pembangunan yang masih tajam antara barat dan timur Indonesia.
“Rendahnya IPM ini bukan sekadar angka. Ini berarti kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut—terutama kesehatan, pendidikan, dan daya beli—masih jauh dari layak,” ujar seorang pengamat pembangunan.
Menurutnya, jika dibiarkan, ketimpangan ini berpotensi menekan produktivitas, memperlebar jurang kemiskinan, dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Jatim Terlempar dari 10 Besar
Penurunan peringkat Jawa Timur juga jadi sorotan. Dengan skor 74,09, Jatim kini hanya bercokol di urutan ke-11, kalah dari Banten, Jawa Barat, bahkan Sulawesi Utara.
Padahal, provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama ini dikenal sebagai motor ekonomi nasional kedua setelah DKI Jakarta.
“Fakta ini harus jadi tamparan bagi pemerintah provinsi agar tak hanya fokus pada proyek infrastruktur, tapi juga serius membenahi sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” tegas seorang analis ekonomi dari Surabaya.
Target Indonesia Emas 2045 Berpotensi Meleset
Ketimpangan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat menjelang akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
Tanpa intervensi yang lebih tepat sasaran, target Indonesia Emas 2045 berpotensi meleset.
Rekomendasi kebijakan mendesak: pemerataan guru berkualitas di daerah 3T, fasilitas kesehatan yang memadai, dan penguatan ekonomi lokal melalui pelatihan vokasi.
Tanpa itu, IPM di kawasan timur berisiko stagnan, sementara daerah maju kian melesat.
Fenomena ini kembali menegaskan satu hal: pembangunan Indonesia belum benar-benar merata.
Jika pemerintah serius ingin mengurangi kesenjangan, 2024 seharusnya menjadi momentum koreksi arah kebijakan pembangunan—bukan sekadar mengejar angka statistik, tapi memastikan setiap warga, dari Sabang sampai Merauke, merasakan kualitas hidup yang layak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni