RADARTUBAN - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Komisi Reformasi Polri.
Menurut Yusril, komisi tersebut akan bertugas merumuskan gagasan serta rekomendasi terkait perubahan yang diperlukan dalam tubuh Polri.
"Keppres-nya sudah disiapkan dan kemungkinan akan segera dilantik dalam satu atau dua hari ke depan," ujar Yusril di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, komisi akan diberikan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan kajian menyeluruh mengenai kedudukan, tugas, ruang lingkup, dan kewenangan Polri.
Hasil kajian itu nantinya akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"UU yang sudah berlaku lebih dari 20 tahun ini perlu dievaluasi kembali dengan menyesuaikan dinamika dan tuntutan masyarakat terhadap reformasi kepolisian," kata Yusril.
Sebelumnya, wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri mengemuka setelah Presiden Prabowo menerima aspirasi dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang beranggotakan sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama.
Dalam dialog di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9), GNB menekankan perlunya evaluasi dan reformasi Polri sebagai salah satu tuntutan masyarakat sipil.
Anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, menyebut Presiden Prabowo menyambut baik aspirasi tersebut dan berkomitmen membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian.
"Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," katanya.
Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan bahwa aspirasi mengenai reformasi Polri yang disampaikan GNB telah selaras dengan rencana dan konsep yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo.
Namun, detail teknis terkait pembentukan komisi tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden.(*)
Editor : Yudha Satria Aditama