RADARTUBAN – Pemerintah serius mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun 2026.
Dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (23/9), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disetujui DPR.
Salah satu sorotan utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat anggaran jumbo: Rp 335 triliun!
Nilai ini menempatkan MBG sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi, sekaligus upaya mengurangi stunting dan meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
“APBN 2026 didesain menjadi motor pembangunan yang mendorong produktivitas nasional. Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul Indonesia,” tegas Menkeu Purbaya di hadapan anggota DPR dikutip dari akun X @Metro_TV.
8 Fokus Prioritas APBN 2026
Selain MBG, APBN 2026 juga fokus pada:
- Ketahanan Pangan: Rp 164,7 triliun untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
- Ketahanan Energi: Rp 402,4 triliun, termasuk subsidi BBM dan transisi energi.
- Pendidikan: Rp 769,1 triliun, tetap menjadi porsi terbesar untuk mencetak tenaga kerja terampil.
- Kesehatan: Rp 244 triliun untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan layanan publik.
- Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: untuk pemerataan ekonomi hingga pelosok.
- Pertahanan Semesta: guna menjaga kedaulatan nasional.
- Akselerasi Investasi dan Perdagangan: mendorong ekspor dan kemudahan berusaha.
DPR Beri Lampu Hijau
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR mendukung penuh rancangan APBN 2026 ini.
“Kebijakan fiskal harus berdampak nyata bagi rakyat. MBG harus dipastikan tepat sasaran dan diawasi agar tidak menimbulkan masalah baru,” tegas Puan.
Tantangan: Kualitas dan Distribusi MBG
Meski disambut positif, sejumlah pengamat mengingatkan potensi masalah.
Kasus keracunan massal pada pelaksanaan MBG di 2025 menjadi peringatan serius.
So, jika pengawasan lemah, program mulia ini bisa berbalik merugikan kesehatan masyarakat.
“Anggaran besar harus diimbangi dengan standar kualitas pangan yang ketat dan rantai distribusi yang aman. Jangan sampai APBN habis, tapi hasilnya nihil,” kritik ekonom publik.
Sorotan itu bukan tanpa sebab. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap 4.771 kasus luar biasa (KLB) keracunan sepanjang 2025, dengan sebaran terbanyak di Jawa.
Data berbeda disampaikan Kantor Staf Presiden (KSP) yang mencatat lebih dari 5.000 siswa menjadi korban, dengan puncak kejadian terjadi pada Agustus 2025 di Jawa Barat.
Kepala BGN Dadan Hindayana tak menampik bahwa mayoritas kasus terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru berdiri.
“Banyak SPPG yang masih beradaptasi, ini PR besar bagi kami,” ujarnya.
Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari menegaskan persoalan bukan hanya soal menu, tapi soal higienitas.
“Faktor pemicu utama antara lain dapur yang kotor, proses pengolahan yang tidak sesuai standar, sampai kontaminasi silang yang seharusnya bisa dicegah,” tegasnya.
Fakta di lapangan memperkuat pernyataan itu. Dari 8.583 SPPG di seluruh Indonesia, hanya 34 yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Artinya, lebih dari 99 persen dapur penyedia makan bergizi belum memenuhi standar kebersihan nasional.
Mesin Ekonomi Rakyat
Pemerintah yakin APBN 2026 akan menjadi lokomotif yang menggerakkan konsumsi, investasi, dan pemerataan.
Dengan APBN yang pro-rakyat dan pengawasan ketat, target pertumbuhan 8 persen disebut realistis. (*)
Editor : Amin Fauzie