RADARTUBAN - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo base fuel tiba di Jakarta pada Selasa (23/9), guna memenuhi kebutuhan badan usaha (BU) swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seperti Shell dan bp.
“Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kami, BU swasta dapat bekerja sama dengan semangat kolaborasi, sambil tetap menghormati aturan dan prinsip kepatuhan di BUMN,” ujar Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, di Jakarta, Rabu.
Pertemuan antara Pertamina dan BU swasta telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9) dan Selasa (23/9).
Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesiapan untuk membeli produk BBM berbasis base fuel, yakni bahan bakar yang belum ditambahkan aditif maupun pewarna.
Sebagai bentuk transparansi, Pertamina bersama BU swasta menyepakati penggunaan mekanisme harga secara open book serta melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan.
Kesepakatan ini menjadi dasar penting dalam menjamin kepastian pasokan di lapangan.
Roberth menambahkan, seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme tetap berada dalam koridor hukum, peraturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.
Pada pertemuan kedua, Selasa (23/9), beberapa perusahaan swasta masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan kantor pusat global mereka.
Namun demikian, mereka tetap menyampaikan komitmen untuk segera memberikan informasi terkait kebutuhan kuota tambahan.
Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
Selanjutnya, mekanisme kualitas pasokan akan diverifikasi melalui join surveyor.
Pertamina juga akan mengadakan pertemuan one-on-one dengan masing-masing BU swasta guna membahas detail kebutuhan serta rencana distribusi ke masyarakat.
“Harapan kami segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta, sehingga distribusi ke masyarakat dapat berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat terjamin sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Roberth.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni