RADARTUBAN – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dua Tahunan untuk Ekonomi Global yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh dengan fokus pada reformasi sistem keuangan internasional demi mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Agenda perdana ini berlangsung Rabu (24/9) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, bertepatan dengan Pekan Tingkat Tinggi sesi ke-80 Majelis Umum PBB.
Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, menegaskan saat ini terdapat kekurangan pendanaan lebih dari 4 triliun dolar AS untuk mencapai SDGs.
Menurutnya, forum ini memberikan rekomendasi jelas mengenai pentingnya reformasi keuangan internasional, termasuk peningkatan peran negara berkembang dalam lembaga-lembaga global.
“Tanpa reformasi mendalam dan solusi terhadap jeratan utang, mustahil kita dapat mencapai SDGs,” ujarnya.
Dalam pidato pembukaannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan perlunya perubahan mendasar dalam arsitektur keuangan dunia agar lebih responsif terhadap tantangan global yang semakin kompleks.
Ia menilai sistem keuangan saat ini masih berat sebelah dan cenderung menguntungkan negara maju, sementara negara berkembang justru menghadapi banyak hambatan.
“Ada bias yang nyata terhadap negara berkembang yang harus segera diatasi,” tegas Guterres.
Baca Juga: Qatar Gelar KTT Darurat Arab-Islam Bahas Serangan Israel di Doha
Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Lok Bahadur Thapa, menambahkan bahwa KTT ini dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara PBB dan lembaga keuangan internasional.
Ia menyoroti menurunnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral akibat gesekan geopolitik global, sehingga diperlukan langkah reformasi yang inklusif dan adil untuk memulihkan kepercayaan tersebut.
Sejumlah lembaga keuangan internasional turut hadir, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta bank-bank pembangunan regional.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan lembaganya akan terus memainkan peran konstruktif dengan menyediakan dukungan finansial, khususnya bagi negara berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala menyebut reformasi sistem perdagangan global sebagai keharusan mendesak.
Ketua Komisi Uni Afrika, Ali Youssouf, dalam kesempatan itu menyoroti minimnya pengaruh Afrika dalam tata kelola ekonomi dunia.
Ia menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan di benua tersebut sangat besar, sehingga suara Afrika harus lebih didengar dalam proses global.
“Pendanaan untuk Afrika sangat besar kebutuhannya, dan suara kami harus lebih didengar,” katanya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni