RADARTUBAN- Rencana perubahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Penyelenggara BUMN, diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rencana tersebut disampaikan oleh Dasco pada saat menjelaskan poin-poin yang difokuskan menjadi pembahasan utama di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) BUMN antara DPR bersama Pemerintah.
“Dia sendiri tetap. Badan penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (namanya). Badan penyelenggara BUMN,” ujar Dasco.
Dikutip dari nasional.kompas.com Dasco mengatakan bahwa adanya pertimbangan pemerintah dan mengubah Kementerian BUMN menjadi badan, tidak terlepas dari bantuan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Rencana perubahan dan keterlibatan Danantara didasari karena sebagian fungsi BUMN saat ini dialihkan kepada Danantara.
“Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Nah itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat saja hasil pembahasan,” ujar Dasco.
REVISI UU BUMN
Sebelumnya rencana memasukkan RUU BUMN dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025,telah di sepakati oleh pihak DPR dan pemerintah.
“Ya, kami berharap lebih cepat. Kalau bisa minggu ini selesai, minggu ini. Kalau bisa selesai sebelum reses, ya kami selesaikan,” ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.
Dalam penjelasannya Prasetyo menerangkan bahwa salah satu pokok dari adanya perubahan revisi UU BUMN adalah penyesuaian nomenklatur kementerian yang saat ini sebagain dari fungsi operasionalnya dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.(*)
