RADARTUBAN - Pemerintah memutuskan menutup sementara sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah muncul kasus keracunan di berbagai daerah.
Keputusan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9).
“SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dievaluasi dan diinvestigasi,” ujar Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Pangan tersebut menegaskan evaluasi tidak hanya dilakukan pada lokasi terjadinya kasus keracunan, tetapi juga terhadap seluruh SPPG di Indonesia.
Pemeriksaan mencakup aspek kedisiplinan, kualitas, serta kompetensi para juru masak.
Selain itu, seluruh dapur diwajibkan mensterilisasi alat makan dan memperketat sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.
“Semua dievaluasi dan diinvestigasi,” tegas Zulhas.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2025 tercatat 70 insiden keamanan pangan dalam program MBG, termasuk kasus keracunan, yang berdampak pada 5.914 penerima manfaat.
Data BGN menunjukkan, sembilan kasus terjadi di wilayah I (Sumatera) dengan 1.307 korban, di antaranya di Kabupaten Lebong (Bengkulu) dan Kota Bandar Lampung (Lampung).
Di wilayah II (Pulau Jawa), terdapat 41 kasus dengan 3.610 penerima terdampak.
Sementara di wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara) dilaporkan 20 kasus dengan 997 korban.
Hasil investigasi menemukan bahwa penyebab keracunan berasal dari berbagai bakteri, antara lain: E. coli pada air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; Salmonella pada ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus pada hidangan mie.
Selain itu, ditemukan pula kontaminasi Coliform, Klebsiella, dan Proteus dari air yang tidak layak dikonsumsi. (*/lia)
Editor : radar tuban digital