RADARTUBAN - Dewan Pers (DP) menyampaikan suaranya terkait pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia untuk melakukan peliputan di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dewan Pers meminta pihak Istana untuk memperbaiki akses liputan yang yang dicabut tersebut dan jangan sampai menghambat tugas jurnalistik.
Pernyataan tersebut disampaikan Dewan Pers secara tertulis oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat.
Dewan pers menerima pengaduan terkait pencabutan ID card reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkup istana Presiden RI.
Ketua Dewan Pers, Kamarudin menegaskan bahwa Dewan Pers kembali mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung tinggi kemerdekaan pers yang dilaksanakan oleh wartawan di mana pun mereka bertugas.
Dewan Pers menyampaikan empat poin dalam surat tersebut.
Pertama, Biro Pers Istana sebaiknya menjelaskan terkait agar pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana merdeka tidak terhambat.
Poin yang kedua yaitu Dewan Pers mengingatkan untuk semua pihak agar menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik.
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Poin ketiga yaitu, Dewan Pers berharap agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang kembali ke depan nantinya.
Demi terjaganya kebebasan pers di Indonesia khususnya di istana merdeka.
Poin yang terakhir, Dewan Pers menuntut untuk mengembalikan akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut.
Sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistik Yang semestinya di Istana.
Sebelumnya, ramai di media sosial yang membicarakan terkait pesan pamit yang dikirim oleh jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, melalui grup pesan aplikasi WhatsApp Istana Kepresidenan.
Pesan berantai yang viral tersebut diduga berasal dari grup wartawan Istana Kepresidenan.
Diana diduga tidak diperbolehkan meliput kembali setelah menanyakan kepada presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertanyaan tersebut ditanyakan pada saat Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu (28/9). (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni