RADARTUBAN – Penguatan moderasi beragama menjadi strategi utama dalam menghadapi ancaman radikalisme di Jawa Timur.
Hal ini mengemuka saat Kanwil Kemenag Jatim terima audiensi BNPT pada Senin (29/9), di ruang kerja Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Syaikhul Hadi, serta Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf (Penais Zawa), Moh. Arwani.
Kolaborasi Cegah Paham Radikal
Audiensi antara BNPT dan Kanwil Kemenag Jatim bertujuan memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan Pelatihan Tiga Pilar.
Program ini melibatkan unsur pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat sipil.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya preventif dalam menghadapi potensi radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.
Pihak BNPT menyampaikan harapan agar Kemenag dapat mendukung penuh penyelenggaraan pelatihan tersebut, baik secara kelembagaan maupun melalui keterlibatan perwakilan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.
Komitmen Kementerian Agama
Kabag TU Kanwil Kemenag Jatim, Syaikhul Hadi, menegaskan sikap kementeriannya untuk bersinergi dalam upaya pencegahan ekstremisme.
“Kami menyambut baik inisiatif BNPT. Pencegahan paham radikal perlu dilakukan secara kolaboratif, dan Kementerian Agama siap menjadi mitra strategis dalam upaya penguatan moderasi beragama,” ujarnya yang dilansir dari Kemenag Jatim.
Senada dengan itu, Kabid Penais Zawa, Moh. Arwani, menekankan bahwa program moderasi beragama sudah menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Agama.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap nilai-nilai keagamaan yang moderat dapat terus ditanamkan di tengah masyarakat. Kemenag Jatim siap mendukung kegiatan ini secara aktif,” tegasnya.
Dari Dialog ke Implementasi
Pertemuan antara BNPT dan Kementerian Agama Jawa Timur tersebut ditutup dengan dialog interaktif.
Beberapa rencana teknis pelaksanaan pelatihan juga dibahas, yang akan dikoordinasikan lebih lanjut agar berjalan efektif.
Sinergi kedua lembaga ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama bukan hanya agenda pemerintah, melainkan kebutuhan bersama untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan publik.
Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan radikalisme di Jawa Timur dapat lebih menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. (*/tia)
Editor : radar tuban digital