RADARTUBAN – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengucurkan dana bantuan sosial untuk warga rentan.
Kali ini jumlahnya bukan main: 200.684 penerima manfaat langsung menerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) periode September 2025.
Angkanya setara lebih dari Rp 60 miliar jika dijumlahkan.
Bantuan yang digarap Dinas Sosial DKI ini mencakup tiga skema besar: Kartu Anak Jakarta (KAJ) untuk 23.707 penerima, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) untuk 157.755 penerima, serta Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi 19.222 penerima. Masing-masing penerima diguyur Rp 300 ribu per bulan.
Komitmen Pemprov Jaga Kelompok Rentan
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan pencairan PKD September ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga agar kelompok rentan tidak terabaikan.
“Kami ingin memastikan masyarakat rentan seperti lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas di Jakarta tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial,” tegas Iqbal dilansir dari @liputan6dotcom, Senin (29/9).
Tak hanya penerima lama yang menikmati bantuan ini. Warga baru yang sudah menyelesaikan pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM juga langsung kebagian.
Sistem baru ini disebut Iqbal sebagai upaya mempercepat layanan dan menghindari penumpukan antrean.
Akurasi Data Penerima Dipertanyakan
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai kebijakan bansos DKI ini masih menyisakan pekerjaan rumah.
Data penerima disebut belum sepenuhnya akurat dan evaluasi dampak program belum pernah dibuka ke publik.
Kritik ini mengemuka karena setiap bulan Pemprov menggelontorkan puluhan miliar rupiah uang APBD, namun indikator keberhasilan penurunan kemiskinan kota belum jelas.
Warga Berharap Nominal Bansos Dinaikkan
Di sisi lain, warga penerima mengaku terbantu. Sri, 68 tahun, penerima KLJ di Cempaka Putih, mengatakan uang Rp300 ribu itu bisa buat beli beras dan obat darah tinggi.
Namun ia berharap nominalnya dinaikkan seiring harga kebutuhan pokok yang melambung.
Bansos PKD periode September ini menjadi gambaran dilema klasik Jakarta: kota dengan anggaran triliunan, tapi masih bergulat dengan kantong-kantong kemiskinan.
Pertanyaan publiknya pun menggelitik—sejauh mana bansos ini mengurangi beban hidup warga rentan dan bukan sekadar bagi-bagi uang menjelang tahun politik? (*)
Editor : Amin Fauzie