RADARTUBAN – Suasana ruang rapat Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9), mendadak panas.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang selama ini dikenal blak-blakan, tiba-tiba melontarkan kritik tajam ke jantung kebijakan energi nasional: Pertamina.
Dengan suara meninggi, Purbaya mengingatkan kembali janji lama perusahaan pelat merah itu saat dirinya menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi pada 2018 lalu.
“Pertamina pernah janji membangun tujuh kilang baru dalam lima tahun. Sekarang? Nol besar,” ujarnya lantang.
Purbaya: Bukan Nggak Bisa, Cuman Pertaminanya Males-malesan Aja
Lebih jauh, mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan menyindir kinerja badan usaha milik negara (BUMN) tersebut: “Bukan nggak bisa, cuman Pertaminanya males-malesan aja,” tuturnya dalam video yang viral.
Pernyataan tersebut sontak membuat seisi ruang rapat heboh.
Sejumlah anggota dewan yang hadir saling berbisik, sementara sebagian lain menimpali dengan kritik serupa.
Menurut Purbaya, ketidakseriusan ini berpotensi menggerus ketahanan energi nasional.
“Kita masih impor BBM besar-besaran. Kalau kilang baru tak kunjung jadi, beban APBN dan defisit neraca perdagangan makin parah,” tegasnya.
Konsumsi BBM Nasional Terus Meningkat
Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi BBM nasional terus meningkat, sementara kapasitas pengolahan dalam negeri stagnan di sekitar 1 juta barel per hari.
Proyek kilang yang diharapkan jadi solusi—mulai dari Refinery Development Master Plan (RDMP) hingga Grass Root Refinery (GRR)—jalan di tempat.
Sejumlah pengamat energi menilai kritik Purbaya bukan tanpa dasar.
“Janji tujuh kilang itu sejak era 2014 sudah kita dengar, tapi realisasi minim. Padahal proyek ini krusial untuk mengurangi impor BBM dan memperkuat cadangan nasional,” kata seorang pengamat energi.
Dia menyebut hambatan perizinan, pembengkakan biaya, dan lemahnya koordinasi pemerintah-BUMN sebagai akar masalah.
Pertamina sendiri belum memberi respons resmi atas ucapan Purbaya.
Namun, dalam beberapa pernyataan sebelumnya, manajemen menyebut proses pembangunan kilang terganjal dinamika pasar global, mitra investor yang mundur, dan persoalan pendanaan.
Sinyal Keras Tuntaskan PSN Sektor Energi
Kritik terbuka Menteri Keuangan ini dipandang sebagai sinyal keras agar pemerintah dan Pertamina segera menuntaskan proyek strategis nasional di sektor energi.
Jika tidak, Indonesia berisiko terus terjebak pada impor BBM, subsidi yang membengkak, dan ancaman krisis pasokan ketika harga minyak dunia melonjak.
Kini publik menanti langkah konkret pemerintah setelah “semprotan” Purbaya di Senayan.
Apakah janji kilang hanya akan menjadi catatan sejarah atau benar-benar diwujudkan demi ketahanan energi negeri. (*)
Editor : Amin Fauzie