RADARTUBAN – Roll Back Dapur MBG menjadi isu yang kini mencuat di Jawa Timur setelah Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi dengan ketat jalannya program Makan Bergizi Gratis.
Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu menyampaikan, jika progres dapur berjalan lambat, maka opsi rollback akan diambil sebagai langkah evaluasi.
Pengawasan Ketat dari Pemprov Jatim
Dalam keterangannya usai paripurna DPRD Jawa Timur, Emil menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sekitar 920 dapur yang beroperasi, sementara 2.100 lainnya masih dalam tahap pemantauan.
“Apabila progresnya lambat maka dilakukan roll back, dan Pemprov Jatim akan terus mengawal program MBG tersebut," ujar Emil.
Dia menambahkan, program MBG bukanlah hal kecil, melainkan program strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, koordinasi yang dilakukan harus satu pintu agar tidak terjadi simpang siur informasi.
Menurut Emil, pihaknya bekerja erat dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.
Pertanyaan DPRD Soal Peran Pemprov
Meski sepenuhnya dibiayai dari APBN, DPRD Jawa Timur menilai Pemprov Jatim tetap memiliki peran penting.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Aufa Zhafiri, menegaskan bahwa daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada pusat.
“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah.
Tetapi berdasarkan data faktual yang kami miliki, terdapat beberapa dapur MBG di daerah-daerah lain yang justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov,” ungkap Aufa.
Dampak Ekonomi dan Sosial Program MBG
Lebih lanjut, Aufa menjelaskan bahwa dari sisi sosial, program Makan Bergizi Gratis dapat membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp 50 triliun per tahun 2026, efeknya dinilai jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur.
“Maka jelas manfaatnya sangat nyata. Pertanyaan kami, mengapa dalam RAPBD 2026 tidak tampak dukungan Pemprov Jatim untuk menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun dukungan kelembagaan bagi program tersebut?," pungkasnya.
Roll Back Jadi Titik Kritis
Dengan adanya wacana roll back dapur MBG, publik kini menaruh perhatian serius terhadap konsistensi pelaksanaan program MBG di Jawa Timur.
Jika jalannya tersendat, akses masyarakat terhadap makanan bergizi bisa terhambat.
Padahal, hajat hidup orang banyak sangat bergantung pada keberlangsungan program yang diyakini mampu membawa manfaat sosial dan ekonomi skala besar ini. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama