RADARTUBAN - Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga saat ini masih cenderung bergantung pada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal, semestinya BUMD dapat menjadi motor penggerak dalam mendongkrak pendapatan asli daerah.
Isu terkait BUMD masih jadi beban APBD ini disoroti dalam rapat pembahasan RAPBD 2026.
Anggota Fraksi PAN, Suli Daim, menegaskan bahwa persoalan BUMD dan strategi peningkatan pajak daerah harus segera memiliki peta jalan yang jelas.
“Bagaimana roadmap atas dua hal di atas dapat menjadi kontributor pendapatan atau minimal tidak mengandalkan alokasi dari APBD, khususnya pada BLUD,” ujarnya.
Dorongan Transparansi Pendapatan Daerah
Menurut Fraksi PAN, kemandirian fiskal daerah akan sulit terwujud bila BUMD tidak bisa berdiri dengan kekuatan sendiri.
Apalagi, pendapatan daerah juga menghadapi ancaman stagnasi bahkan penurunan. Proyeksi RAPBD 2026 mencatat pendapatan daerah bisa turun minus 1,2 persen, terutama akibat melemahnya dana transfer dari pusat.
Dalam konteks ini, Fraksi PAN meminta pemerintah provinsi menjelaskan secara detail penerimaan setiap BLUD dan proporsinya dengan dana APBD.
Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami sejauh mana BUMD dan BLUD benar-benar berkontribusi bagi keuangan daerah.
Harapan Agar Tidak Membebani APBD
Kritik terkait BUMD masih jadi beban APBD bukan semata-mata soal efisiensi anggaran, melainkan juga menyangkut kepentingan publik.
Sektor kesehatan, misalnya, menjadi perhatian serius Fraksi PAN.
Mereka mengapresiasi anggaran besar untuk rumah sakit milik Pemprov Jatim, namun juga menekankan pentingnya kemandirian keuangan rumah sakit tersebut.
“Anggaran pada rumah sakit tersebut sangat besar dan ini tentu pada sisi lain akan berdampak terbatasnya anggaran untuk urusan lain. Mengingat rumah sakit adalah BLUD dengan sistem keuangan sendiri, Fraksi PAN perlu meminta penjelasan pendapatan rumah sakit tersebut dan pendapatan ini selama ini dapat meng-cover apa saja bagi rumah sakit, termasuk pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit,” tutur Suli Daim.
Peta Jalan untuk Peningkatan Pajak dan Retribusi
Selain persoalan BUMD, Fraksi PAN juga menyoroti strategi peningkatan pajak dan retribusi daerah.
Mereka menilai tanpa adanya roadmap yang terukur, upaya meningkatkan pendapatan asli daerah akan terus jalan di tempat.
Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan yang lebih besar pada dana transfer pusat.
Fraksi PAN menegaskan bahwa roadmap jelas sangat dibutuhkan agar BUMD masih jadi beban APBD tidak lagi menjadi persoalan klasik.
Sekaligus membuka peluang bagi peningkatan kemandirian fiskal Jawa Timur. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama