RADARTUBAN – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu lewat PT Pertamina (Persero).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut langkah ini sebagai upaya memperkuat peran Pertamina sebagai representasi negara dalam pengelolaan sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Namun, kebijakan yang diklaim demi kepentingan publik itu justru menuai kritik tajam dari kalangan pengamat.
Ekonom energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Fahmy Radhi, menilai kebijakan impor satu pintu ini berpotensi menggerus iklim investasi di Indonesia, bukan hanya di sektor minyak dan gas (migas) tetapi juga sektor bisnis lainnya.
“Pengelola SPBU swasta tidak lagi memiliki keleluasaan mengimpor BBM secara langsung. Padahal, impor BBM selama ini menjadi salah satu sumber keuntungan utama bagi SPBU swasta,” ujar Fahmy dilansir dari Olenka, Kamis (2/10).
SPBU Swasta Kehilangan Fleksibilitas
Fahmy menjelaskan, sebelum kebijakan ini berlaku, SPBU swasta leluasa memilih negara pemasok BBM dengan acuan harga termurah sehingga dapat melakukan efisiensi biaya.
Skema satu pintu membuat mereka kehilangan fleksibilitas itu karena diwajibkan membeli dari Pertamina dengan harga yang sudah ditetapkan BUMN tersebut.
“Dalam kondisi itu, margin SPBU swasta akan semakin menipis. Jika berlangsung lama, bukan tidak mungkin SPBU swasta akan merugi dan terpaksa menutup bisnisnya,” tegasnya.
Lemahkan Kepercayaan Investor
Fahmy mengingatkan, efek domino dari tutupnya SPBU swasta bisa mengganggu persaingan usaha sehat, memukul investasi sektor migas, bahkan melemahkan kepercayaan investor di sektor-sektor nonmigas.
“Iklim investasi bisa terguncang, bukan hanya di sektor energi tetapi juga sektor bisnis lainnya,” kata Fahmy lagi.
Kritik ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah agar kebijakan impor BBM satu pintu tidak hanya dilihat dari sisi penguatan peran negara, tetapi juga memperhitungkan keberlangsungan usaha swasta dan stabilitas iklim investasi nasional. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni