RADARTUBAN - Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses MBG (Makan Bergizi Gratis), terutama setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah wilayah.
Menurut mereka, pengawasan harus dilakukan mulai dari pemilihan bahan makanan, proses memasak, hingga tahap penyajian agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak menemui kendala di lapangan.
Soroti Persoalan Higienitas dalam Program MBG
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Mochamad Nasih Aschal, menyatakan kekecewaannya karena masih ditemukan kasus nasi basi dalam pelaksanaan program tersebut.
Ia menilai higienitas menjadi aspek krusial yang harus dijaga demi keselamatan peserta didik.
“Fraksi NasDem menyayangkan, tetapi ke depan kasus ini tidak boleh terulang kembali,” ujarnya, seperti dilansir dari situs resmi DPRD Jatim.
Sebagai catatan, program Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur telah berjalan dengan dukungan DPRD setempat.
Namun, peristiwa keracunan massal yang terjadi membuat perlunya evaluasi lebih mendalam agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan standar keamanan pangan.
Evaluasi Teknis dan Langkah Tegas bagi Pengelola
Mochamad Nasih Aschal, yang akrab disapa Lora Nasih, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan adanya evaluasi terhadap jalannya program.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak pengelola dituntut untuk memastikan setiap detail teknis pelaksanaan program MBG dilakukan sesuai aturan higienitas.
“Tinggal bagaimana teknis pelaksanaan MBG, tentu harus dilakukan upaya-upaya perbaikan,” tuturnya.
Politikus asal Madura tersebut menegaskan bahwa kasus keracunan massal ini diduga akibat kelalaian manusia.
Oleh sebab itu, ia meminta ada langkah tegas terhadap pihak pengelola yang lalai agar prinsip kehati-hatian bisa benar-benar diterapkan.
“Ada human error-nya. Maka terhadap human error itu harus diambil langkah tegas supaya kehati-hatiannya dalam melaksanakan MBG betul-betul terjaga,” tegasnya.
Dukung Penghentian Sementara di Daerah Bermasalah
Lebih lanjut, Lora Nasih mendukung penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis di daerah yang bermasalah, terutama lokasi yang ditemukan adanya nasi basi atau kasus keracunan.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan siswa.
“Kalau memang harus diberhentikan demi menjaga anak-anak kita, ya tidak masalah untuk beberapa tempat yang memang terjadinya nasi basi,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan agar sekolah-sekolah tidak menolak secara menyeluruh program tersebut.
Menurutnya, jika penolakan terjadi secara luas, maka keberlangsungan program MBG sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terganggu.
“Jangan sampai beberapa sekolah menolak. Kalau ini dibiarkan, program prioritas presiden malah akan tidak berjalan. Karena jelas manfaatnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni