RADARTUBAN – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) kembali mencatat capaian impresif dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Hingga Agustus 2025, BRI telah mengucurkan Rp 14,21 triliun kepada 103.807 debitur—angka yang menegaskan agresivitas perseroan di sektor pembiayaan rumah subsidi pemerintah.
Namun di balik angka fantastis itu, muncul pertanyaan besar: seberapa kuat ketahanan kredit dan seberapa siap negara menopang subsidi ini dalam jangka panjang?
BRI Tancap Gas, Bank Lain Tertinggal
Data BP Tapera dilansir dari IDXChannel menunjukkan, BRI kini menjadi penyalur KPR FLPP terbesar di Indonesia.
Bank BTN, yang selama ini dikenal sebagai spesialis pembiayaan perumahan, hanya mencatat penyaluran FLPP sekitar Rp 10,8 triliun hingga Agustus 2025.
Sedangkan Bank Mandiri dan BNI masih di bawah Rp 5 triliun. Artinya, BRI tidak hanya menyalip pemain lama, tetapi juga menguasai porsi pasar yang makin besar.
Lonjakan ini bukan kebetulan. BRI sejak 2023 mengubah strategi dengan memperluas jaringan KPR subsidi ke level cabang-cabang mikro.
Hasilnya terlihat pada realisasi bulanan: rata-rata 2.658 unit per bulan pada 2025, lebih dari dua kali lipat dibanding 1.258 unit per bulan pada 2024.
Risiko NPL Jangka Panjang
Meski rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) KPR FLPP BRI saat ini terjaga di level 1,52 persen—di bawah batas sehat industri perbankan 5 persen—risiko kenaikan NPL tetap menghantui.
Sumber internal perbankan menilai, debitur rumah subsidi rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama jika harga bahan pokok melonjak atau PHK meningkat.
Dengan target pemerintah tiga juta rumah hingga 2025, artinya jumlah debitur baru terus bertambah cepat.
Semakin besar volume kredit, semakin besar pula eksposur risiko, apalagi jika seleksi kelayakan calon debitur tidak diperketat.
“NPL rendah sekarang bukan jaminan lima tahun lagi,” kata salah satu pengamat perbankan.
Beban Fiskal di Balik Subsidi
Tak hanya risiko kredit, program ini juga membawa implikasi fiskal. Skema FLPP mengandalkan dana APBN untuk menutup selisih bunga agar cicilan terjangkau.
Dengan penyaluran masif seperti ini, beban subsidi pemerintah ikut membengkak. Dalam RAPBN 2025, alokasi FLPP mencapai lebih dari Rp 32 triliun—naik hampir 20 persen dibanding 2024.
Ekonom menilai, jika tidak diimbangi kebijakan ketat, program ini berpotensi menekan ruang fiskal negara untuk belanja publik lainnya.
“Subsidi perumahan penting untuk pemerataan, tapi desain pembiayaan harus berkelanjutan. Kalau tidak, yang dirugikan masyarakat sendiri,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad.
Peluang dan PR Besar
Meski demikian, program ini membawa multiplier effect positif: menggerakkan sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Bagi BRI, agresivitas ini memperkuat citra sebagai bank rakyat yang bukan hanya fokus kredit konsumtif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial.
Namun agar efek positifnya tidak berubah menjadi beban, sejumlah langkah perlu ditempuh: penguatan manajemen risiko, pengawasan debitur, dan desain subsidi yang adaptif dengan kondisi fiskal negara.
Tanpa itu, capaian spektakuler Rp 14,21 triliun bisa berbalik menjadi masalah sistemik di kemudian hari. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni