RADARTUBAN - Kelangkaan solar terus menjadi momok bagi para nelayan di Jawa Timur.
Mereka yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan pangan laut Indonesia kini justru dihadapkan pada kesulitan memperoleh bahan bakar untuk melaut.
Di tengah cuaca yang tak menentu dan biaya operasional yang meningkat, krisis solar ini membuat kehidupan nelayan semakin terhimpit.
Solar Langka, Harga Melonjak di Lapangan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, menyoroti kondisi pelik yang tengah dihadapi para nelayan.
Dia mengaku kerap menerima keluhan mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi.
“Terkadang nelayan juga kesulitan mendapatkan solar, akibatnya harga tinggi pun dibeli,” ujarnya di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (06/10).
Menurut Multazam, nelayan kini terpaksa membeli bahan bakar dari pedagang eceran dengan harga jauh di atas ketentuan resmi pemerintah.
“Para nelayan membeli solar dari pedagang solar eceran, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari harga resmi,” jelasnya.
Di lapangan, harga solar di Jawa Timur bahkan bisa mencapai Rp 8 ribu per liter.
Meski demikian, Multazam tidak sepenuhnya menyalahkan para pedagang eceran karena mereka juga menghadapi keterbatasan pasokan dari distributor utama.
Kondisi ini bukanlah persoalan baru. Komisi B DPRD Jawa Timur sebelumnya juga sempat menyoroti masalah pasokan BBM subsidi yang terbatas.
Termasuk cuaca ekstrem yang turut memperburuk nasib para nelayan.
DPRD Desak Pemprov Jatim Segera Bertindak
Melihat situasi yang semakin memprihatinkan, DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan.
Multazam menegaskan, diperlukan langkah nyata dari pemerintah agar para nelayan tidak semakin terpuruk akibat kelangkaan solar yang terus berulang.
“Saya berharap Gubernur mau hadir menjawab keluhan nelayan. Tercatat 245.145 nelayan di Jawa Timur belum tersentuh program pemerintah. Belum tampak kebijakan Gubernur yang pro nelayan,” tegasnya.
Multazam mendorong agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mempermudah akses nelayan terhadap sistem digital MyPertamina.
Terutama dalam proses pembuatan barcode agar mereka dapat membeli BBM subsidi secara resmi tanpa perantara.
Selain itu, dia meminta pemerintah bekerja sama dengan Pertamina untuk memperluas pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah-wilayah padat nelayan seperti Lekok, Kraton, dan Nguling di Kabupaten Pasuruan.
“Jika SPBN bisa dibangun di kawasan nelayan padat, ini akan sangat membantu mereka untuk tetap melaut tanpa terbebani harga solar tinggi,” pungkasnya.
Upaya ini sejalan dengan komitmen DPRD Jawa Timur yang terus berupaya memperjuangkan kesejahteraan nelayan.
Terutama dalam menghadapi tantangan kelangkaan solar dan keterbatasan pasokan BBM bersubsidi di daerah pesisir. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama