RADARTUBAN - Peringatan HUT ke-80 Pemprov Jatim seharusnya tidak sekadar menjadi ajang seremoni, melainkan momentum untuk melihat kembali kondisi riil masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur, Fauzan Fuadi, yang menilai masih banyak hal mendasar yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Fauzan, kesenjangan antara data statistik dan realitas di lapangan masih begitu lebar.
“Selama ini, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, sering menyampaikan berbagai capaian berdasarkan data, baik dari BPS maupun OPD. Namun, yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik,” ujarnya, seperti dilansir dari situs resmi DPRD Jatim.
Fauzan menilai, pembangunan yang sering dipublikasikan lewat angka dan seremoni belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Dia menegaskan bahwa capaian di atas kertas belum tentu sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Antara Data Statistik dan Kondisi Faktual
Dalam kritiknya, Fauzan Fuadi menyebut bahwa Gubernur Khofifah Indar Parawansa selama ini lebih banyak menampilkan data dan seremoni peresmian proyek.
Namun belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
“Yang kita tahu dari beliau selama memimpin di Provinsi Jawa Timur adalah menyuguhkan data, berbicara argumentasi, dan naik panggung gunting pita yang dianggap prestasi. Tapi sebetulnya, kalau kita lihat dari kebutuhan dasar masyarakat, banyak yang belum terpenuhi,” terang Fauzan.
Dia menyoroti berbagai masalah di lapangan, mulai dari pengangguran yang masih tinggi, biaya pendidikan yang belum terjangkau, hingga program sosial yang belum merata.
Menurutnya, klaim penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya terbukti.
“Kalau ada yang bilang pengangguran sudah diatasi, faktanya masih ada puluhan ribu orang yang terkena PHK. Mencari pekerjaan tanpa koneksi masih sangat sulit,” tegasnya.
Program Pendidikan Masih Jadi PR Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Fauzan juga menyinggung sektor pendidikan yang masih menyisakan banyak persoalan.
Dia menilai, meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menjalankan program Tistas (Gratis Tuntas), masyarakat tetap mengeluhkan biaya sekolah.
“Pada kenyataannya, di lapangan Tistas justru menjadi Gratis Terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, momentum HUT ke-80 Pemprov Jatim seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi menyeluruh terhadap program-program yang dijalankan selama ini.
“Kalau kita perhatikan, fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan. Momentum ini hendaknya menjadi ajang evaluasi dan refleksi bersama,” tukasnya.
Fokus pada Hasil Nyata, Bukan Sekadar Seremoni
Dalam pandangannya, Fauzan Fuadi meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak hanya berfokus pada citra formal melalui data dan seremoni.
“Capaian-capaian yang belum sepenuhnya sesuai harapan harus diperbaiki agar ke depan lebih lengkap. Kita tidak butuh statistik yang membuat orang terlena, tapi hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa keberhasilan sejati pemerintahan seharusnya diukur dari meningkatnya kemandirian ekonomi rakyat, bukan dari banyaknya laporan atau acara peresmian.
“Faktanya, banyak warga yang masih kesulitan mencari kerja. Lapangan pekerjaan seharusnya tersedia karena kebijakan pemimpin, bukan semata karena inisiatif warga sendiri. Kalau begitu, apa guna seorang pemimpin itu?” tandasnya.
Refleksi untuk Kepemimpinan yang Lebih Substansial
Melalui kritik tersebut, Fauzan Fuadi berharap HUT ke-80 Pemprov Jatim menjadi momentum perbaikan arah kebijakan agar lebih berpihak pada masyarakat.
Dia mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan rakyat di seluruh pelosok Jawa Timur. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama