RADARTUBAN – Setelah sukses dengan kebijakan biodiesel B40 yang mencampur solar dengan 40 persen bahan nabati, pemerintah bersiap melangkah lebih jauh.
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan lampu hijau kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menyiapkan aturan mandatory campuran etanol 10 persen ke bensin (E10).
Langkah ini digadang-gadang bakal menjadi senjata baru pemerintah untuk menekan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Sekaligus membuka pasar baru bagi sektor pertanian—khususnya tebu dan jagung sebagai bahan baku etanol.
“Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol. Jadi bensin kita akan dicampur etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak,” ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10), seperti dikutip dari Olenka.id.
Namun, Bahlil menegaskan kebijakan E10 belum akan diterapkan pada 2026.
Pemerintah masih menyiapkan peta jalan (roadmap) yang matang, termasuk infrastruktur kilang, rantai pasok bahan baku, serta insentif industri agar program ini tidak sekadar “wacana hijau”.
Langkah Strategis, Tapi Tak Mudah
Program pencampuran etanol ke bensin bukan hal baru di dunia. Brasil dan Thailand sudah lama sukses dengan E10 hingga E20 berkat dukungan kuat dari industri bioetanol domestik.
Namun bagi Indonesia, tantangannya masih besar—mulai dari ketersediaan bahan baku tebu dan jagung, hingga kapasitas produksi etanol yang masih minim.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, konsumsi bensin nasional tembus 35 juta kiloliter per tahun.
Sementara kapasitas produksi etanol berbasis tebu baru sekitar 200 ribu kiloliter.
Artinya, defisit bahan baku masih sangat besar jika ingin menjalankan E10 secara penuh.
Selain itu, dibutuhkan penyesuaian di sisi logistik dan kilang pengolahan Pertamina, agar distribusi campuran etanol tak menimbulkan masalah kualitas atau korosi pada mesin kendaraan.
Dorong Investasi Hijau
Meski masih di tahap perencanaan, arah kebijakan ini dinilai sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan impor energi fosil dan memperluas pemanfaatan energi hijau.
Jika dijalankan dengan benar, kebijakan ini bisa menghemat miliaran dolar per tahun dari impor bensin dan membuka peluang investasi besar di sektor bioetanol.
Pemerintah disebut tengah mengkaji skema kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pertanian dan BUMN, untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta harga jual yang kompetitif.
“Kami sedang menyiapkan roadmap-nya. Ini tidak bisa instan, harus dilihat dari kesiapan bahan baku dan pengolahannya,” tambah Bahlil.
Butuh Strategi Lintas Sektor yang Konkret
Kebijakan E10 patut diapresiasi, namun pelaksanaannya membutuhkan strategi lintas sektor yang konkret.
Tanpa dukungan ekosistem industri bioetanol, program ini berpotensi bernasib sama dengan kebijakan energi hijau sebelumnya—berhenti di meja rapat.
Kunci suksesnya terletak pada ketersediaan bahan baku lokal, investasi kilang bioetanol skala besar, dan insentif fiskal yang menarik bagi swasta.
Jika tiga faktor itu terpenuhi, Indonesia tak hanya akan menghemat devisa, tapi juga selangkah lebih dekat menuju swasembada energi yang berkelanjutan.
Tonggak Penting Transformasi Energi di Indonesia
Kebijakan E10 bisa menjadi tonggak penting dalam transformasi energi Indonesia. Tapi seperti halnya B40, jalan menuju keberhasilan penuh masih panjang.
Pemerintah dituntut tidak sekadar membuat aturan, tapi juga memastikan eksekusi di lapangan berjalan nyata dan terukur. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni