RADARTUBAN - Inflasi menggerus daya beli masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur yang menilai perlu adanya langkah bersama untuk menekan kenaikan harga bahan pokok yang semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina, mengatakan bahwa inflasi yang terus meningkat dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan tetap.
Indra menilai, pengendalian harga tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu lembaga, melainkan melalui pengendalian inflasi yang terkoordinasi lintas institusi.
“Koordinasi dan kolaborasi ini dibutuhkan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya,” ujar Indra Widya Agustina, politisi Partai Demokrat asal Pacitan, Rabu (08/10).
Koordinasi Lintas Lembaga Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Indra menegaskan, kerja sama antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bulog perlu diperkuat untuk mempercepat langkah pengendalian inflasi.
Menurutnya, sinergi data harga dari BPS dan pengelolaan pasokan oleh Bulog menjadi dasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar.
“Dengan duduk bersama BPS, pemda, Bulog, dan pihak perbankan di daerah, termasuk melibatkan pekerja serta pengusaha, kita bisa menemukan penyebab inflasi dan bagaimana cara efektif mengatasinya,” ujarnya.
Selain koordinasi, Indra menilai bahwa evaluasi menyeluruh juga penting dilakukan agar setiap kebijakan intervensi pasar lebih tepat sasaran.
Program seperti pasar murah di Tulungagung disebut dapat menjadi contoh keberhasilan kerja sama antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Inflasi dan Dampaknya Terhadap Daya Beli Masyarakat
Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa inflasi secara signifikan menggerus daya beli masyarakat.
Kenaikan harga pangan, transportasi, dan layanan dasar membuat masyarakat kesulitan menabung dan berinvestasi.
“Sektor usaha mungkin diuntungkan jika pendapatan naik melebihi inflasi, tetapi secara umum inflasi tinggi bisa menyebabkan masalah ekonomi dan sosial, seperti kesenjangan pendapatan yang melebar,” jelasnya.
Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat tidak hanya berdampak pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga menekan perputaran ekonomi daerah.
Ketidakpastian harga membuat pelaku usaha kesulitan merencanakan produksi dan investasi jangka panjang.
Inflasi Terkendali, Ekonomi Tetap Bergerak
Meski demikian, Indra menilai inflasi dalam batas wajar masih dibutuhkan untuk menjaga dinamika ekonomi.
“Inflasi yang terkendali tetap dibutuhkan dalam ekonomi agar perputaran uang berjalan dan kegiatan usaha tetap hidup,” pungkasnya.
Dengan langkah pengendalian inflasi yang terencana dan kolaboratif, DPRD Jawa Timur bersama pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus melindungi daya beli masyarakat agar ekonomi daerah tetap tumbuh secara berkelanjutan. (*/lia)
Editor : radar tuban digital