RADARTUBAN - Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan tajam.
Proyek transportasi di era Presiden Jokowi yang sempat dielu-elukan sebagai kebanggaan nasional itu kini menimbulkan gelombang kontroversi baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah wacana penggunaan APBN untuk membayar utang jumbo proyek kereta cepat tersebut.
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Kumparan, Minggu (12/10).
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal keras: pemerintah pusat tidak akan lagi menanggung beban utang proyek transportasi super mahal itu.
Pasalnya, sejak Maret 2025, seluruh setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dialihkan ke Danantara sebagai pengelola dana investasi nasional.
Beban Utang Menggunung, Proyek Masih Jadi Tanda Tanya
Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menanggung utang senilai Rp 6,9 triliun ke China Development Bank (CDB).
Pinjaman itu digunakan untuk menutup pembengkakan biaya proyek yang terus naik dari waktu ke waktu.
Total biaya proyek Whoosh kini menyentuh angka fantastis USD 7,27 miliar atau sekitar Rp 120 triliun (kurs Rp 16.570 per dolar AS).
Dari jumlah itu, USD 1,2 miliar atau setara Rp 19,8 triliun merupakan pembengkakan biaya alias cost overrun—angka yang jauh dari kalkulasi awal saat proyek ini digadang-gadang sebagai “simbol kemajuan transportasi Indonesia”.
Negara Lepas Tangan, Bola Panas di Danantara
Dengan tegasnya sikap Menkeu, tanggung jawab finansial kini sepenuhnya diarahkan ke Danantara.
Lembaga tersebut selama ini ditugasi mengelola dana jumbo dari dividen BUMN, yang menurut pemerintah mencapai Rp 80 triliun per tahun.
Artinya, tidak ada ruang lagi bagi APBN untuk jadi “bailout” proyek bermasalah.
Langkah Purbaya ini diyakini bakal memicu perdebatan sengit. Sebab, di satu sisi pemerintah sempat menggaungkan proyek kereta cepat sebagai prioritas strategis.
Namun di sisi lain, ketika utang membengkak, negara memilih mundur.
“Kalau sudah di bawah Danantara, ya harusnya mereka tangani sendiri. Jangan dibebankan lagi ke negara,” tandas Purbaya.
Kritik Mengalir: Siapa Tanggung Jawab Akhir?
Sikap pemerintah ini memicu gelombang kritik dari pengamat dan kalangan DPR.
Proyek yang semula dipromosikan sebagai investasi strategis justru berpotensi menjadi liability besar jika tidak dikelola transparan.
Apalagi, skema pembiayaan proyek ini sejak awal dinilai sarat ketergantungan pada pinjaman luar negeri.
Bola panas kini berada di tangan Danantara dan PT KAI.
Jika gagal mengelola beban utang, proyek Whoosh berpotensi jadi black hole keuangan yang menyeret banyak pihak.
Sementara itu, publik masih menanti: siapa yang akan benar-benar bertanggung jawab jika proyek raksasa ini tidak menghasilkan pemasukan yang dijanjikan?
Sikap keras Menkeu ini bukan hanya soal angka, tapi soal arah kebijakan fiskal negara.
Proyek ambisius tak seharusnya jadi beban rakyat lewat APBN.
Jika Danantara tak sanggup menutup lubang utang, krisis kepercayaan publik terhadap proyek infrastruktur strategis bisa jadi makin dalam. (*)
Editor : Amin Fauzie