Advertorial Boks Daerah Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Kolom Lifestyle Nasional Nduk Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Teknologi Visual Report Wisata & Kuliner

Ogah Pakai APBN untuk Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun, Menkeu Purbaya Minta Lembaga Ini Tanggungjawab

Alifah Nurlias Tanti • Selasa, 14 Oktober 2025 | 01:35 WIB
Menkeu Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh
Menkeu Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh

RADARTUBAN— Keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh, saat ini tengah menghadapi tekanan serius.

Beban finansial yang besar membuat perusahaan berada dalam situasi yang menantang.

Meski digadang-gadang sebagai lambang kemajuan transportasi Indonesia, proyek ambisius kereta cepat Whoosh masih dibayangi oleh beban utang yang tak kecil mencapai Rp 116 triliun.

Beban cicilan pokok dan bunga pinjaman dari China yang terus menumpuk, ditambah biaya operasional harian yang tak sedikit, membuat keuangan Whoosh semakin tertekan.

Meski sudah melayani jutaan penumpang, pendapatan dari penjualan tiket belum mampu menutup seluruh biaya yang harus ditanggung.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggelontorkan dana APBN untuk menutup utang proyek kereta cepat Whoosh.

Menurutnya, tanggung jawab finansial itu bukan bagian dari beban negara.

Purbaya menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan utang kereta cepat Whoosh kini berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Lembaga ini membawahi sejumlah BUMN strategis, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang turut terlibat dalam proyek tersebut.

PT KCIC lahir dari kerja sama antara Indonesia dan China. Di pihak Indonesia, konsorsium ini dipimpin oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang menaungi sejumlah BUMN strategis.

Sementara dari China, Beijing Yawan HSR Co Ltd menjadi mitra utama dalam proyek ambisius ini.

Karena memimpin konsorsium PSBI, PT KAI kini berada di bawah pengelolaan Danantara.

Meski begitu, Danantara masih mencari jalan agar beban proyek kereta cepat Whoosh tidak semakin memberatkan.

Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah kemungkinan meminta dukungan keuangan dari pemerintah.

Dia juga mengingatkan bahwa sejak terbentuknya superholding Danantara, seluruh dividen dari BUMN langsung masuk ke lembaga tersebut, bukan lagi menjadi bagian dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemerintah. (*)

Editor : Hardiyati Budi Anggraeni
#utang #Purbaya Yudhi Sadewa #WHOOSH #China #Kereta Cepat Indonesia #Danantara #APBN