RADARTUBAN – Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah beban utangnya dilaporkan melonjak tajam.
Dalam rapat bersama Komisi VI DPR pada Agustus 2025, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengakui bahwa proyek kereta cepat tersebut berpotensi menjadi “bencana” keuangan bagi perusahaan jika tidak segera direstrukturisasi.
Untuk menekan risiko, Bobby menyebut KAI akan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam proses restrukturisasi utang KCIC.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyoroti kondisi keuangan KAI yang kian berat. Ia menyebut, dalam enam bulan terakhir beban finansial KAI mencapai Rp 1,2 triliun, dengan utang KCIC sebesar Rp 950 miliar.
“Jika tren ini berlanjut, total utang KAI bisa menembus Rp 6 triliun pada tahun depan dan berpotensi membebani anak usaha lainnya,” ujar Darmadi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menegaskan bahwa persoalan utang KCIC tidak berkaitan dengan APBN, karena proyek ini bersifat business-to-business (B2B) dan tidak menggunakan dana pemerintah.
Berdasarkan laporan keuangan 2022 yang diaudit oleh RSM, total dana yang terserap untuk pembangunan Kereta Cepat Whoosh mencapai US$ 7,26 miliar atau sekitar Rp 119,79 triliun (kurs Rp 16.500/US$).
Jumlah itu naik US$ 1,21 miliar dari nilai investasi awal sebesar US$ 6,05 miliar, atau setara Rp 99,82 triliun.
Sebagian besar pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.
Adapun komposisi pendanaannya terdiri dari 75 persen pinjaman luar negeri dan 25 persen ekuitas pemegang saham.
Kenaikan biaya dan beban utang yang terus membesar kini menjadi perhatian utama DPR dan publik, mengingat proyek Whoosh semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni