RADARTUBAN – Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya kerugian negara akibat aktivitas pertambangan timah ilegal, terutama yang marak terjadi di wilayah Bangka Belitung.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10), Prabowo mengungkapkan bahwa negara kehilangan sekitar Rp 45 triliun setiap tahun akibat praktik ilegal tersebut.
Menurutnya, persoalan tambang ilegal ini telah berlangsung selama 10 hingga 20 tahun.
Baca Juga: Inilah Daftar Aset Rampasan dari Kasus Korupsi Tambang Ilegal Senilai Rp 7 Triliun
Jika dihitung secara akumulatif, potensi kerugian negara mencapai Rp 900 triliun.
“Saudara-saudara, dari Pulau Bangka Belitung kita kehilangan Rp 45 triliun tiap tahun selama sekian puluh tahun. Kalau dikalikan 10 tahun saja sudah Rp 450 triliun, dua puluh tahun bisa Rp 900 triliun. Bayangkan, apa yang bisa kita bangun dengan Rp 900 triliun?” tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menilai bahwa selama satu tahun masa pemerintahannya, Kabinet Merah Putih telah berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang ia tetapkan sejak awal menjabat.
Baca Juga: Berkas Perkara P21, Tersangka Tambang Ilegal di Tuban Belum Ditahan karena Sakit
Ia menekankan bahwa kunci menjalankan pemerintahan adalah niat yang tulus dan keberpihakan pada rakyat.
“Menjalankan pemerintahan ternyata tidak terlalu rumit. Asal niatnya baik, sungguh-sungguh menjalankan amanat rakyat, dan berpijak untuk melindungi rakyat dari berbagai bahaya—baik kemiskinan, kelaparan, bencana, maupun ancaman dari pihak luar,” ujar Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk memberantas tambang ilegal di Bangka Belitung.
Sejak 1 September 2025, ia memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan ribuan tambang ilegal di wilayah tersebut.
Dalam operasi tersebut, ditemukan bahwa sekitar 80 persen hasil timah diselundupkan melalui berbagai jalur, termasuk kapal feri.
Prabowo memastikan bahwa akses terhadap tambang ilegal kini telah ditutup dan akan terus diawasi secara ketat.
“Dari hasil operasi, kita perkirakan pada September hingga Desember ini saja bisa menyelamatkan Rp 22 triliun. Tahun depan, kita targetkan bisa menyelamatkan Rp 45 triliun,” ungkapnya optimistis.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengamankan kekayaan alam nasional dan menutup kebocoran pendapatan negara yang selama ini dibiarkan terjadi bertahun-tahun. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni