RADARTUBAN – Adu argumen panas antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanas di ruang publik.
Pangkalnya: dugaan uang mengendap Rp 4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di perbankan.
Dalam pernyataan terbuka di Kantor Kemenkeu, Selasa (21/10), Purbaya secara blak-blakan menyentil Dedi yang meragukan data tersebut.
“Data itu bukan karangan kami. Itu data resmi Bank Indonesia (BI). Kalau Pak Gubernur tak percaya, ya mungkin anak buahnya ngibulin dia,” ucap Purbaya, tanpa tedeng aling-aling.
Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian publik dan kalangan pemerintahan.
Pasalnya, jarang seorang pejabat setingkat menteri menohok kepala daerah dengan gaya bicara sefrontal itu.
Namun Purbaya berdalih, ia hanya menyampaikan fakta yang telah diverifikasi.
“Data itu juga konsisten dengan catatan di Kementerian Dalam Negeri. Jadi, ini bukan tuduhan, tapi temuan yang terukur,” tegasnya.
Duel Narasi: BI vs Bank Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menepis klaim adanya dana besar yang mengendap.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu mengaku sudah memeriksa langsung ke Bank Jabar, namun tak menemukan deposito milik Pemprov seperti yang disebut Menkeu.
Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan dirinya tak pernah menuduh bahwa uang itu disimpan di Bank Jabar.
“Saya tidak bilang ada di sana. Tapi fakta BI menunjukkan ada saldo besar yang belum terserap di sistem perbankan,” ujar mantan ketua LPS itu.
Uang Mengendap, Kinerja Lambat
Fenomena dana daerah mengendap di bank bukan hal baru. Namun jumlah Rp 4,17 triliun untuk satu provinsi jelas bukan angka kecil.
Dana yang seharusnya bisa menggerakkan ekonomi daerah malah “tidur” di sistem perbankan.
Ekonom menilai, kondisi itu mencerminkan lemahnya serapan anggaran dan potensi inefisiensi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Kalau benar uang sebesar itu belum terserap, berarti ada masalah koordinasi serius di jajaran Pemprov,” ujar seorang analis fiskal yang enggan disebut namanya.
Sindiran Menkeu, Tamparan Politik
Sindiran Purbaya dianggap bukan sekadar kritik teknis, tapi juga tamparan politik bagi Dedi Mulyadi yang dikenal vokal di berbagai isu nasional.
Publik kini menunggu: apakah Dedi akan membalas atau memilih meredam kontroversi ini.
Bagi Kemenkeu, isu ini adalah soal transparansi dan efektivitas fiskal.
Namun bagi Dedi, ini bisa jadi ujian kepemimpinan: apakah ia benar memahami denyut anggaran daerahnya sendiri — atau justru sedang dikerjai lingkar dalamnya.
Ketegangan antara Menkeu Purbaya dan Gubernur Jabar ini menunjukkan satu hal: transparansi fiskal belum sepenuhnya beres di daerah.
Pernyataan “anak buah ngibulin” bukan sekadar sindiran — tapi sinyal bahwa pusat mulai gerah melihat uang rakyat mengendap tanpa arah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni