RADARTUBAN - Menteri Pertanian dan Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, membantah anggapan bahwa naiknya harga beras terjadi karena Bulog menyerap gabah petani.
Menurutnya, tudingan itu tidak tepat dan justru menyesatkan.
Dia menekankan bahwa langkah Bulog menyerap gabah bukanlah penyebab naiknya harga beras, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.
Tujuannya jelas: menjaga agar harga gabah tetap layak dan petani tidak dirugikan.
Presiden Prabowo sudah menetapkan harga gabah di angka Rp6.500,00 per kilogram.
Tapi perlu diingat, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 8 persen dari total gabah yang ada.
Jadi, kalau ada yang bilang harga beras naik gara-gara Bulog menyerap terlalu banyak, itu keliru.
Faktanya, 92 persen gabah justru diserap oleh pihak swasta," jelas Amran dalam konferensi pers Satu Tahun Pembangunan Pertanian di Jakarta, Rabu (22/10).
Amran menegaskan bahwa pemerintah saat ini benar-benar fokus menangani naik-turunnya harga beras di pasaran.
Langkah-langkah pengendalian terus dilakukan agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga yang wajar.
Pemerintah pun turun tangan langsung untuk menjaga stabilitas harga beras.
Lewat program SPHP, Bulog memastikan ketersediaan beras tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pengawasan di lapangan juga diperkuat dengan dibentuknya Satgas Pengendalian Harga Beras 2025, sesuai keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025.
"Kami sudah mengirim tim khusus ke daerah-daerah yang harga berasnya masih tinggi. Mereka turun langsung ke lapangan untuk melakukan intervensi dan menjalankan program SPHP. Tujuannya jelas agar harga beras bisa kembali stabil dan masyarakat tidak semakin terbebani," ujar Amran.
Sampai (20/10), Bulog sudah menyerap sekitar 3 juta ton beras dari dalam negeri.
Jumlah itu hanya sekitar 8,74 persen dari total produksi nasional yang mencapai lebih dari 34 juta ton.
Pencapaian ini membuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Artinya, ketersediaan beras untuk kebutuhan nasional dalam kondisi sangat aman.
"Ini cuma salah paham. Ada yang bilang harga beras naik karena Bulog terlalu banyak menyerap gabah, padahal faktanya justru sebaliknya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kita sekarang yang tertinggi sejak tahun 1969, Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita ditargetkan bisa mencapai 4,2 juta ton stok pada bulan Juni," jelas Amran.
Menurut Amran, harga beras yang masih melampaui batas eceran tertinggi bukan karena kebijakan pemerintah.
Dia menilai, persoalan utamanya justru ada pada permainan harga di rantai pasok yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
Amran mencontohkan, kondisi harga beras saat ini mirip dengan kasus minyak goreng beberapa waktu lalu.
Waktu itu, harga tiba-tiba melonjak meski stok nasional sebenarnya aman.
"Situasinya sama dengan beras sekarang. Data dari FAO dan BPS menunjukkan bahwa produksi beras Indonesia tahun ini justru sangat tinggi," jelasnya. (*/lia)
Editor : radar tuban digital