RADARTUBAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Tadi diminta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujar Purbaya usai menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.
Meski demikian, Purbaya menekankan perlunya perbaikan tata kelola di tubuh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran dapat dicegah.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta adanya evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap sudah tidak relevan.
Sebagai contoh, Purbaya menyoroti aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah selayaknya direvisi karena pandemi COVID-19 telah berakhir.
“Karena mereka (rumah sakit) sudah beli, akhirnya setiap pasien diarahkan ke alat itu sehingga tagihan ke BPJS membengkak. Jadi saya minta mereka meninjau kembali alat mana yang harus dibeli dan mana yang tidak perlu,” jelas Purbaya.
Menkeu bergaya koboi itu menambahkan, evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan melibatkan para ahli kesehatan agar perubahan regulasi tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan medis.
Selain perbaikan regulasi, Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan mengoptimalkan sistem teknologi informasi (TI) yang dimiliki.
Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki sekitar 200 tenaga ahli di bidang TI yang perlu diberdayakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan integrasi data.
“Saya bilang, buat sistemnya lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka di seluruh Indonesia dan gunakan teknologi AI (kecerdasan buatan),” ujarnya.
Purbaya menilai integrasi sistem teknologi dapat membantu mendeteksi berbagai permasalahan layanan kesehatan, termasuk klaim yang bermasalah, secara lebih cepat dan efisien.
“Yang begitu bisa diselesaikan cepat. Saya harap enam bulan ke depan sistem itu sudah berjalan. Kalau bisa, BPJS Kesehatan punya sistem IT terbesar dan terbaik di dunia,” katanya optimistis.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menjatuhkan sanksi bila BPJS Kesehatan belum dapat memenuhi target tersebut.
Namun, Purbaya berharap lembaga itu dapat menyelesaikan pembenahan sistem dengan baik, mengingat manfaat besar yang telah dirasakan masyarakat dari program BPJS Kesehatan.
“Saya lihat masyarakat yang kurang mampu bisa menjalani operasi mahal berkat BPJS. Kalau sistemnya bagus, tentu harus terus kita dukung,” tuturnya.(*/tia)
Editor : radar tuban digital