RADARTUBAN- Sejak resmi berdiri sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) langsung bergerak cepat mempercepat proses sertifikasi halal di seluruh Indonesia.
Dalam satu tahun sejak resmi berdiri, BPJPH telah menerbitkan lebih dari 9,8 juta sertifikat halal angka tertinggi sepanjang sejarah pencatatan wajib halal di Indonesia
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa capaian ini adalah bukti nyata bahwa program sertifikasi halal kini menjadi kekuatan baru yang mendorong penguatan ekonomi nasional.
Dia menilai, pencapaian 9,8 juta produk bersertifikat halal dalam waktu satu tahun membuktikan bahwa kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.
"Lebih dari sekadar kebijakan, ini adalah gerakan besar yang turut menggerakkan roda ekonomi umat dan memperkuat daya saing produk Indonesia di kancah global," ujar Haikal pada Rabu (22/10).
Dia menekankan bahwa era regulasi wajib halal harus dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi umat.
Lebih dari itu, ini bisa menjadi tonggak penting dalam mendorong daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.
Haikal menjelaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari meningkatnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya tertib halal, yakni kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal yang kini semakin dipahami sebagai bagian penting dalam menjalankan bisnis yang berdaya saing.
Tak hanya pelaku UMKM, industri besar pun kini semakin aktif mensertifikasi produknya.
Mereka melihat bahwa standar halal bukan sekadar kewajiban, tapi juga nilai strategis yang memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.
Haikal menyoroti bahwa negara-negara non-Muslim seperti Tiongkok, Brasil, dan Amerika Serikat justru menjadi pemain utama dalam produksi produk halal dunia.
Karena itu, menurutnya, Indonesia perlu menjadikan industri halal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Haikal juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan wajib halal tak bisa dicapai sendirian.
Diperlukan kolaborasi lintas sektor termasuk peran aktif media massa untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi luas dari masyarakat.
Dia mengajak media untuk menyampaikan informasi soal halal secara utuh dan berimbang.
Menurutnya, isu halal memang sensitif, namun justru sangat strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. (*/lia)
Editor : radar tuban digital