RADARTUBAN – Kritik terhadap program Trans7 yang dinilai menampilkan pesantren secara negatif terus bermunculan.
Kali ini, tanggapan tegas datang dari Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), KH Said Aqil Siroj, yang menegaskan bahwa pesantren tidak pantas diperlakukan dengan cara yang merugikan seperti dalam tayangan tersebut.
“Pesantren Tidak Layak Jadi Sasaran Bully”
Pernyataan itu disampaikan Kiai Said saat peluncuran aplikasi dan permainan M Sharia serta penandatanganan kerja sama antara Pesantren Al-Tsaqafah, LPOI, dan M Sharia di Jakarta, pada Kamis malam (24/10).
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengakui bahwa pesantren di seluruh Indonesia tentu tidak sempurna.
Namun, menurutnya, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menjadikan pesantren bahan olok-olok publik.
“Kesalahan memang ada di pesantren, kita akui. Tapi hal itu tidak seharusnya menjadikan pesantren dijadikan sasaran bully seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Trans7,” tegas Kiai Said.
Kritik Terhadap Tayangan Satir Tentang Pesantren
Kontroversi ini bermula dari sebuah program televisi yang menampilkan kehidupan di pesantren, termasuk menampilkan sosok KH M. Anwar Manshur, pimpinan Pesantren Lirboyo.
Tayangan itu memuat narasi satiris yang menyebut bahwa santri harus jongkok untuk meminum susu.
Adegan tersebut langsung menuai kecaman luas, karena dianggap menghina nilai-nilai kesopanan dan meremehkan adab santri terhadap kiai.
Kiai Said mengingatkan agar masyarakat dan media lebih berhati-hati dalam menggambarkan kehidupan pesantren, sebab hubungan antara santri dan kiai memiliki nilai luhur yang tidak bisa dipahami secara dangkal.
“Santri sangat menghormati adab dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada kiainya. Itu bagian dari tradisi pesantren yang luhur,” ujarnya.
Soal Bantuan APBN untuk Pesantren
Dalam kesempatan yang sama, Kiai Said juga menyinggung penggunaan dana APBN untuk mendukung pembangunan atau perbaikan gedung pesantren.
Isu ini sempat menjadi perdebatan publik ketika pemerintah berencana membantu pembangunan kembali masjid yang roboh di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
Menurutnya, alokasi APBN untuk pesantren adalah bentuk kebijakan afirmatif dari pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam yang telah berjasa besar bagi bangsa.
“Kontribusi pesantren terhadap bangsa sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu dan adab, tapi juga benteng menjaga keutuhan NKRI,” jelasnya.
Harapan agar Pengelolaan Anggaran Lebih Baik
Kiai Said juga mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) sebagai langkah maju dalam penguatan lembaga pendidikan keagamaan.
Ia berharap agar anggaran APBN untuk pesantren dapat dikelola dengan transparan dan tepat sasaran, sehingga tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Semoga dengan adanya Ditjen Pesantren, bantuan pemerintah bisa diatur dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi,” tutupnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni