RADARTUBAN – Guru madrasah merasa pembagian kartu program Indonesia pintar (PIP) tidak adil.
Sebab, jumlah siswa penerima di lembaga pendidikan di bawah Kemenag lebih sedikit dibanding dari sekolah di bawah dinas pendidikan. Madrasah pun merasa dianaktirikan
Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PD PGMM) Tuban, Khoirul Umam, blak-blakan soal ketimpangan itu.
Menurutnya, dari 100 siswa madrasah, hanya satu yang mendapat jatah.
Sementara di sekolah negeri, bisa 80 dari 100 siswa kurang mampu yang diguyur dana bantuan.
“Inilah mengapa kami menyebutnya tidak adil, seharusnya semua peserta didik diperlakukan sama jangan pilih kasih,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Umam menegaskan, ketimpangan ini bukan baru terjadi. Dia tak tahu alasan pastinya.
“Karena selama ini data penerima program semua berdasarkan pembagian dari pemerintah pusat, madrasah hanya mendapatkan pemberitahuan berupa data penerima. Padahal, di madrasah itu pun banyak siswa tidak mampu,” bebernya.
Pernyataan itu diamini Plt Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag Tuban, Lukman Hakim.
Dia tak menampik jumlah penerima di madrasah lebih sedikit.
“Tetapi untuk perbandingan pasti, saya tidak tahu,” ujarnya.
Lukman menjelaskan, pembagian dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Kemenag daerah hanya pelaksana teknis.
“Pembagian ini semua dari pemerintah pusat. Jadi semua kewenangan ada di sana. Selama ini Kemenag hanya mendapat pemberitahuan jika saatnya pencairan. Data itu sudah ada by name,” jelasnya.
Begitu data turun, madrasah hanya tinggal mengarahkan siswa ke bank penyalur.
“Kemudian dari madrasah mengarahkan agar siswa mengambil di bank yang ditunjuk,” pungkasnya.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama