RADARTUBAN - Pendiri Sekolah Cikal sekaligus Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Najelaa Shihab mengakui bahwa dirinya tergabung dalam sejumlah grup WhatsApp yang dibentuk oleh mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Namun, Najelaa menegaskan bahwa grup tersebut tidak pernah membahas pengadaan laptop Chromebook yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (27/10), Najelaa menjelaskan bahwa grup tersebut beranggotakan puluhan mitra pendidikan independen, eksternal, serta pejabat kementerian yang turut berdiskusi mengenai isu-isu kebijakan pendidikan.
"Saya bersama total puluhan orang lainnya ada di beberapa grup WhatsApp bersama Nadiem Makarim maupun mitra pendidikan independen dan eksternal, serta pejabat kementerian selain Nadiem Makarim," ujar Najelaa.
Najelaa menambahkan, keikutsertaannya dalam grup tersebut bertujuan memberikan saran, rekomendasi, serta kajian kebijakan pendidikan sesuai dengan peran PSPK dalam mendukung program kementerian, termasuk pengembangan kurikulum dan penerimaan peserta didik baru.
Kendati demikian, Najelaa membantah keterlibatan dirinya dalam pembahasan terkait rencana pengadaan Chromebook maupun perangkat teknologi informasi lainnya.
"Saya tidak pernah ikut membahas, baik secara langsung maupun melalui grup WhatsApp, mengenai persiapan atau perencanaan pengadaan Chromebook dan peralatan teknologi informasi," tegasnya.
Menurut Najelaa, topik tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja PSPK yang berfokus pada substansi kebijakan pendidikan, bukan urusan sarana dan prasarana.
Sebelumnya, kuasa hukum Nadiem Makarim, Tabrani Aby, mengonfirmasi bahwa Najelaa Shihab memang tergabung dalam grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team.
Grup itu dibentuk pada 28 Agustus 2019 oleh Nadiem setelah pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan rencana pelantikan dirinya sebagai Mendikbudristek.
Menurut Tabrani, grup tersebut merupakan hasil gabungan dari dua grup sebelumnya, yakni Edu Org dan Education Council, yang dibentuk untuk mendiskusikan gagasan kebijakan pendidikan berbasis teknologi.
"Atas dasar itu, Pak Nadiem mengumpulkan sejumlah ahli di bidang pendidikan dan teknologi untuk menyusun gagasan serta menindaklanjuti arahan Presiden, terutama terkait program Nawacita dan RPJM lima tahun," ujar Tabrani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/10).
Tabrani menegaskan bahwa pembahasan di grup tersebut hanya berfokus pada penyusunan kebijakan strategis, seperti zonasi, ujian nasional, dan pemanfaatan dana BOS, bukan terkait pengadaan perangkat teknologi tertentu.
"Konteksnya adalah bagaimana membangun sistem pendidikan yang didukung teknologi. Tidak ada pembahasan tentang penggunaan atau pengadaan Chromebook sama sekali," kata Tabrani. (*/lia)
Editor : radar tuban digital