RADARTUBAN – Drama politik di Kabupaten Pati akhirnya mencapai titik terang.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 31 Oktober 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memutuskan untuk tidak merekomendasikan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Keputusan ini menjadi akhir dari proses panjang yang sempat mengguncang stabilitas politik dan sosial di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.
Baca Juga: Pansus DPRD Pati Bongkar 89 Mutasi ASN Bermasalah, Bupati Sudewo Diduga Langgar Aturan
Hanya Satu Fraksi Dukung Pemakzulan
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa hasil akhir rapat paripurna menunjukkan mayoritas fraksi tidak menyetujui usulan pemakzulan.
Dari tujuh fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung langkah tersebut.
“Dari tujuh fraksi di DPRD, hanya PDIP yang menginginkan pemakzulan Bupati Pati setelah memperhatikan dan menelaah laporan Panitia Khusus (Pansus),” ujar Ali dalam konferensi pers usai sidang.
Sementara enam fraksi lainnya — Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar — memilih tidak memberhentikan Sudewo.
Mereka menilai bahwa pelanggaran yang dilakukan belum memenuhi syarat konstitusional untuk pemakzulan, sehingga hanya perlu rekomendasi perbaikan kinerja.
“Mayoritas, yakni enam fraksi dengan total 36 anggota, meminta agar Bupati diberi kesempatan memperbaiki kinerja dan kebijakan pemerintahannya,” tambah Ali.
Pemicu Isu Pemakzulan: Kebijakan Kontroversial
Isu pemakzulan mencuat setelah beberapa kebijakan Sudewo menuai penolakan luas dari masyarakat. Dua di antaranya menjadi sorotan utama, yakni:
- Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang dianggap memberatkan warga dan pengusaha kecil.
- Penerapan sistem lima hari sekolah, yang dinilai tidak memperhatikan kondisi siswa di pedesaan serta guru honorer.
Awalnya, Sudewo bersikukuh untuk mempertahankan kebijakan tersebut meski gelombang protes terus meningkat.
Namun, tekanan publik yang semakin besar membuatnya akhirnya mencabut keputusan tersebut dan berjanji untuk melakukan evaluasi.
Gelombang Aksi dan Ketegangan di Pati
Puncak ketegangan terjadi pada 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan.
Mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD.
Tuntutan utama massa adalah agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya karena dianggap gagal mendengarkan aspirasi rakyat.
Situasi yang semula damai berubah memanas setelah terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.
Kericuhan mengakibatkan puluhan orang luka-luka, baik dari pihak warga maupun aparat, serta satu unit mobil polisi dibakar massa.
Setelah insiden tersebut, empat orang warga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan perusakan fasilitas umum.
Baca Juga: Warga Desak Penangkapan, Bupati Pati Sudewo Akhirnya Penuhi Panggilan KPK
Pansus DPRD Lakukan Investigasi Mendalam
Menanggapi eskalasi politik dan sosial yang meningkat, DPRD Pati segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
Pansus ini bertugas menyelidiki seluruh kebijakan, tindakan administratif, dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo sejak awal masa jabatannya.
Setelah bekerja selama lebih dari dua bulan, melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat daerah, pakar hukum, dan tokoh masyarakat, Pansus akhirnya menyampaikan laporan akhir dalam sidang paripurna.
Hasilnya: tidak ditemukan pelanggaran berat yang dapat menjadi dasar pemakzulan.
Namun, terdapat sejumlah catatan penting terkait tata kelola pemerintahan, transparansi kebijakan, dan komunikasi publik yang perlu diperbaiki.
Rekomendasi DPRD: Evaluasi dan Perbaikan
Sebagai tindak lanjut, DPRD Pati memberikan rekomendasi resmi kepada Bupati Sudewo untuk:
- Meningkatkan transparansi dalam penyusunan kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat kecil.
- Melibatkan DPRD dan elemen masyarakat dalam proses konsultasi sebelum mengambil keputusan strategis.
- Memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan publik.
- Memperbaiki komunikasi politik dengan masyarakat, agar setiap kebijakan dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Ali Badrudin menegaskan bahwa DPRD akan memantau langsung tindak lanjut dari rekomendasi tersebut dalam enam bulan ke depan.
Sudewo: Terima Keputusan dengan Lapang Dada
Sementara itu, Bupati Pati Sudewo menyatakan menerima hasil keputusan DPRD dengan lapang dada.
Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pemeriksaan, termasuk masyarakat yang tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Saya menghormati hasil keputusan DPRD. Ini menjadi bahan introspeksi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih mendengarkan aspirasi warga,” ujar Sudewo dalam keterangan resminya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, terutama di bidang pelayanan publik, tata ruang, dan kebijakan ekonomi daerah.
Situasi Politik Pati Mulai Mereda
Dengan keputusan ini, suhu politik di Kabupaten Pati mulai menunjukkan tanda-tanda mereda.
Sejumlah tokoh masyarakat menyambut baik keputusan DPRD yang dinilai lebih mengedepankan perbaikan ketimbang konfrontasi politik.
Namun, sebagian kalangan masyarakat sipil tetap berharap agar pemerintah daerah benar-benar menepati janji untuk berbenah dan memperbaiki komunikasi publik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Keputusan DPRD Pati ini menjadi contoh bagaimana mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif berjalan sesuai prinsip demokrasi — dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni