RADARTUBAN - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menelusuri dugaan kebocoran soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang terjadi pada hari pertama pelaksanaan, Senin, 3 November 2025.
Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah soal yang diduga merupakan materi TKA beredar luas di media sosial.
Konten tersebut pertama kali muncul melalui akun TikTok @nurulnamanya yang menyiarkan secara langsung tampilan layar komputer berisi soal-soal TKA.
Siaran langsung itu sempat ditonton lebih dari 18 ribu pengguna sebelum akhirnya viral dan menuai reaksi publik.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menilai kebocoran soal hampir mustahil terjadi karena pelaksanaan TKA telah diatur dengan ketat.
"Peserta ujian dilarang membawa ponsel atau perangkat perekam lainnya ke dalam ruang ujian. Kami tengah menelusuri insiden ini untuk memastikan di provinsi mana peristiwa tersebut terjadi," ujar Toni di Jakarta, Senin.
Toni menegaskan apabila terbukti benar terjadi siaran langsung yang menampilkan soal ujian, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius.
Ia menyebut Kemendikdasmen akan membawa temuan itu ke tingkat pusat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
"Kami belum bisa menentukan jenis sanksinya karena proses verifikasi masih berlangsung," tambahnya.
Sebagai informasi, TKA merupakan asesmen berstandar nasional yang dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif.
Tes ini menjadi bagian dari kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk memvalidasi nilai rapor yang selama ini dijadikan acuan utama.
Sanksi atas pelanggaran pelaksanaan TKA telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan TKA.
Regulasi tersebut mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam tiga kategori: ringan, sedang, dan berat.
Aksi merekam atau menyebarkan soal ujian termasuk pelanggaran berat, dengan sanksi berupa pembatalan ujian dan pemberian nilai nol untuk seluruh hasil TKA.
Meski demikian, Toni menekankan bahwa Kemendikdasmen belum dapat memberikan keputusan final hingga seluruh fakta terverifikasi.
"Kami akan memastikan terlebih dahulu bentuk dan tingkat pelanggarannya sebelum mengambil langkah lebih lanjut," ujarnya.(*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni