RADARTUBAN – Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menelan biaya investasi jumbo mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 120,68 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.600 per dolar AS).
Dari total nilai tersebut, sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari utang luar negeri.
Kondisi ini membuat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator harus menanggung beban besar untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, terutama kepada pihak kreditur dari China Development Bank (CDB).
Di tengah sorotan publik terkait pembengkakan biaya proyek, muncul wacana bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa digunakan untuk membantu cicilan utang.
Wacana ini mencuat usai Presiden Prabowo Subianto meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/10).
“Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada,” ujar Prabowo.
Namun, pernyataan tersebut menuai tanggapan kritis dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Menurutnya, penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh tidak sesuai dengan prinsip awal kerja sama yang bersifat business to business (B2B) antara konsorsium Indonesia dan China.
“Kalau APBN penuh, situasi sekarang defisitnya kan diperkirakan melebar. Dikhawatirkan dengan tambahan beban utang KCIC, ada program pemerintah yang harus diefisiensikan hanya untuk melakukan penyertaan modal negara ke KAI demi bayar utang kereta cepat. Kalau begitu, sama saja dari awal pakai APBN murni dong. Buat apa kerja sama dengan pihak China,” tegas Bhima.
Bhima menilai, kondisi fiskal nasional saat ini tengah menghadapi tekanan defisit. Jika pembayaran utang KCIC menggunakan dana APBN, hal itu berisiko memperlebar defisit anggaran dan menambah beban utang negara.
Ia menekankan bahwa proyek kerja sama internasional seharusnya justru mengurangi beban fiskal, bukan menambahnya.
Selain itu, beban pembiayaan proyek besar seperti Whoosh pada akhirnya bisa ikut dirasakan masyarakat luas melalui pajak yang dibayarkan rakyat, meski sebagian besar warga tidak menikmati langsung layanan tersebut.
Bhima juga mengkritisi wacana tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk menutup utang proyek ini.
Menurutnya, dana APBN seharusnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur transportasi di luar Pulau Jawa yang masih minim jalur kereta reguler.
Sebagai solusi, Bhima menyarankan agar tanggung jawab pembiayaan dialihkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya melalui Danantara, entitas holding yang memiliki kapasitas finansial kuat.
Danantara disebut memiliki potensi dividen hingga Rp 80 triliun, sebagian besar di antaranya ditempatkan dalam surat utang pemerintah.
Dengan kekuatan finansial itu, Bhima menilai Danantara mampu membantu PT KAI tanpa perlu melibatkan APBN.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah mempertimbangkan skema kreatif seperti pertukaran utang (debt swap) atau bahkan penghapusan bunga dan pokok utang (debt cancellation) agar beban fiskal negara tidak semakin berat.
“Danantara seharusnya memainkan peran utama dalam menyelesaikan proyek bermasalah di bawah BUMN, termasuk kereta cepat. Dengan begitu, publik tidak ikut menanggung risiko finansial proyek ini,” pungkas Bhima. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni