RADARTUBAN - Program Satu Desa Satu Perawat menjadi gagasan penting dalam upaya pemerataan layanan kesehatan Jawa Timur.
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk menjawab kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pelosok.
Dengan pengalaman lebih dari dua dekade sebagai tenaga kesehatan, Yuni memahami betul kondisi di lapangan.
Menurutnya, masyarakat di wilayah terpencil sering kali mengalami kesulitan mendapatkan layanan dasar karena terbatasnya perawat desa maupun tenaga medis lainnya.
“Keberadaan satu perawat di setiap desa akan memperkuat sistem deteksi dini penyakit, mempercepat penanganan darurat, sekaligus menjadi edukator kesehatan bagi warga. Perawat desa bukan hanya penyembuh, tapi juga pendamping masyarakat untuk hidup lebih sehat,” tutur Yuni, Jumat (7/11).
Menjawab Tantangan Akses Kesehatan di Pelosok
Berdasarkan data, terdapat 7.721 desa di seluruh Jawa Timur. Jika setiap wilayah memiliki satu tenaga medis tetap, maka sistem kesehatan Jawa Timur akan lebih tangguh, terutama dalam penanganan penyakit menular dan darurat medis.
Yuni menilai, program Satu Desa Satu Perawat tidak hanya soal kehadiran tenaga medis, tetapi juga tentang keadilan sosial.
Ia menekankan pentingnya memberikan kesejahteraan layak bagi tenaga kesehatan, termasuk mereka yang berstatus honorer.
“Kalau guru mendapat perhatian, tenaga kesehatan pun harus. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik,” ujarnya.
Sinergi dengan Program Pemerintah Pusat
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional yang menyoroti peningkatan kesejahteraan tenaga publik.
Dengan memperkuat perawat desa, pemerintah daerah bisa memastikan masyarakat di setiap pelosok mendapat layanan yang setara dengan perkotaan.
Selain itu, Sri Wahyuni juga mendorong agar para tenaga kesehatan mendapatkan fasilitas dan pelatihan yang memadai.
“Perawat desa harus dibekali kemampuan bukan hanya untuk menangani pasien, tapi juga memberi edukasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya hidup sehat,” tegasnya.
DPRD Jatim Kawal Program Berbasis Kesejahteraan Masyarakat
Tak hanya di bidang kesehatan Jawa Timur, Yuni turut mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar implementasinya tepat sasaran.
Baginya, setiap program publik harus memberi manfaat nyata bagi warga yang paling membutuhkan.
“Program yang bagus harus dikawal agar tepat sasaran. Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar angka, tapi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni