Advertorial Boks Daerah Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Kolom Lifestyle Nasional Nduk Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Teknologi Visual Report Wisata & Kuliner

Dikabarkan Akan Ada Sistem Penilaian Terbaru Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Berikut Bocorannya

M Robit Bilhaq • Kamis, 13 November 2025 | 03:10 WIB
BKN melakukan uji coba sistem penilaian kinerja baru untuk ASN
BKN melakukan uji coba sistem penilaian kinerja baru untuk ASN

RADARTUBAN - BKN atau Badan Kepegawaian Negara, untuk menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berencana akan menerapkan berbagai instrumen baru.

Berdasarkan informasi dari laman resminya, Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom ASN) pada tahun 2025 tengah mengembangkan sejumlah alat ukur terbaru.

Beberapa penilaian baru tersebut di antaranya meliputi Situational Judgment Test (SJT) yang ditujukan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Morscale sebagai instrumen yang digunakan menilai kepatutan ASN, alat ukur kognitif, serta beragam simulasi yang akan dipakai dalam kegiatan Assessment Center.

Adapun uji coba terhadap sistem penilaian baru tersebut dilakukan secara tatap muka (luring) dengan melibatkan 22 peserta yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Aris Windiyanto, selaku Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, menegaskan bahwa memang diperlukan terkait dengan pengembangan instrumen ini.

Menurutnya, saat ini standar penilaian kinerja yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan konteks organisasi maupun jenjang jabatan tertentu, belum dirancang berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, dan juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah psikometri.

"Oleh karena itu, diperlukan pengembangan alat ukur yang objektif, terstandar, dan valid dengan menggunakan metodologi ilmiah serta prinsip psikometri, agar alat ukur dapat dipercaya (reliable) dan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (valid)," jelas Aris (10/11).

Selain itu, Aris menambahkan bahwa penerapan prinsip meritokrasi menuntut adanya sistem penilaian yang objektif.

Oleh sebab itu, diperlukan instrumen yang terstandar dan valid agar setiap keputusan dalam manajemen kepegawaian benar-benar mencerminkan prinsip meritokrasi.

Terakhir, Aris menekankan bahwa penting juga untuk melakukan pengukuran moralitas.

Menurutnya hal tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan akan penilaian yang objektif, seiring dengan perubahan dinamika sosial serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap integritas ASN. (*)

Editor : Hardiyati Budi Anggraeni
#sistem penilaian #moralitas #bkn #Badan Kepegawaian Negara #morscale #Krisis Kehadiran Sosok Ayah #sjt #ASN