RADARTUBAN - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Menurut Gibran, pemberian gelar ini merupakan momentum kedewasaan bangsa untuk mengakui jasa besar para pemimpin besar Indonesia.
Gibran menegaskan bahwa Soeharto dan Gus Dur mempunyai kontribusi yang sangat signifikan bagi kemajuan bangsa.
Ia khususnya menyoroti jasa Soeharto dalam mencapai swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi dasar pertimbangannya mendukung penganugerahan gelar pahlawan tersebut.
Gibran juga menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada kedua tokoh tersebut adalah bagian dari langkah objektif dan adil dalam menilai sejarah bangsa Indonesia secara menyeluruh.
Keputusan pemberian gelar pahlawan nasional ini juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI KH Zainut Tauhid Sa'adi menyebutkan, keputusan tersebut menjadi simbol rekonsiliasi sejarah yang strategis dan elegan, sekaligus menegaskan kedewasaan bangsa dalam menghargai kontribusi para pemimpinnya, tanpa mengabaikan kompleksitas masa lalu.
Ia mengajak masyarakat untuk mengambil pelajaran dari kepemimpinan para pahlawan ini demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Selain itu, dalam konteks rekonsiliasi, nama Marsinah juga disinggung sebagai tokoh yang mengutamakan rekonsiliasi dalam perjuangannya.
Marsinah yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh dan hak asasi manusia, menurut Gibran dan sejumlah pengamat, menjadi contoh penting bagaimana rekonsiliasi dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan harus tetap diutamakan sebagai semangat persatuan bangsa.
Presiden Prabowo dalam upacara penganugerahan gelar di Hari Pahlawan menghimbau masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan dengan penuh rasa hormat dan mengambil semangat mengorbankan mereka sebagai teladan hidup.
Keputusan ini, meskipun menuai beragam tanggapan publik, diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam membangun pemahaman sejarah yang lebih inklusif dan menyatukan bangsa Indonesia. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni