RADARTUBAN - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil sejumlah pejabat tinggi Kabinet Merah Putih.
Termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta menteri terkait lainnya ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11).
Pertemuan berlangsung dari siang hingga malam untuk membahas secara intensif penertiban penambangan ilegal dan aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Dalam rapat tersebut, beberapa agenda utama dibahas, yakni hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran dan aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Selain itu, mereka juga melakukan penanganan sejumlah kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat keamanan.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Menteri yang hadir selain Menhan dan Kapolri antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindak tegas aktivitas ilegal yang merusak sumber daya alam Indonesia dan menjamin penegakan hukum berjalan dengan optimal.
Presiden Prabowo juga menuntut adanya koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk menuntaskan permasalahan tambang ilegal yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.
Khususnya di kawasan Hambalang dan sekitarnya, yang diketahui rawan aktivitas ilegal tersebut.
Pemerintah bertujuan agar penertiban ini dapat memberikan efek jera sekaligus melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam negara. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama