RADARTUBAN - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan konsep tata ruang Sunda dapat menjadi solusi efektif untuk meredakan bencana longsor dan banjir di wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip tata ruang adat Sunda seperti “gunung kudu awian” (gunung harus dipertahankan), “lengkob kudu balongan” (lembah harus ada kolam), dan “lebak kudu sawahan” (dataran rendah harus dijadikan sawah) mampu mengurangi risiko bencana hidrologis secara signifikan.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan konsep ruang tradisional tersebut menekankan pentingnya menjaga kawasan perbukitan tetap hijau dengan pepohonan kayu untuk mencegah erosi dan tanah longsor.
Selain itu, lembah-lembah sebaiknya memiliki sumber air seperti kolam untuk menampung air hujan, sementara lahan datar dimaksimalkan sebagai kawasan persawahan yang juga berfungsi sebagai resapan udara.
Ia juga mendukung upaya pembongkaran bangunan yang berada di sepanjang sepadan sungai agar aliran air tetap lancar dan fungsi alami lingkungan tetap terjaga.
Dengan begitu, banjir di dataran rendah dan longsor di daerah hulu dapat diminimalkan.
Lebih jauh lagi, Dedi menilai bahwa masyarakat adat Sunda telah melakukan tindakan yang sangat baik dalam pengelolaan ruang dan lingkungan yang patut dijadikan contoh dalam kebijakan tata ruang modern.
mengajak semua pemangku kepentingan untuk belajar dari kearifan lokal tersebut dan menghindari pendekatan budaya yang kontraproduktif dengan nilai adat Sunda.
Sebagai implementasinya, Dedi Mulyadi terus mendorong evaluasi dan pengawasan ketat terhadap perubahan fungsi lahan agar tidak merusak keseimbangan alam di Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi dalam acara Musyawarah Tahunan Majelis Musyawarah Sunda yang digelar di Gedung Sate, Bandung, pada Sabtu, (22/11).
Ia menegaskan bahwa jika konsep tata ruang Sunda dijalankan dengan baik, harapannya risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir bisa ditekan secara signifikan, memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat Jawa Barat secara luas. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni