RADARTUBAN - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan tunggakan beasiswa mahasiswa asal Papua.
Pemerintah pusat resmi menyetujui pengalihan pembiayaan 37 penerima beasiswa dari pemerintah daerah Papua ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kebijakan ini muncul setelah munculnya keterlambatan penyaluran dana yang cukup panjang dari pemda, khususnya Papua dan Papua Pegunungan.
Kondisi itu membuat sejumlah mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di luar negeri—termasuk di Amerika Serikat dan Australia—mengalami kendala pembayaran kebutuhan akademik mereka.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan: Beasiswa LPDP Harus Diprioritaskan untuk Jurusan Kedokteran
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa total tunggakan beasiswa yang belum terbayarkan mencapai sekitar Rp 37 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari alokasi anggaran Pemda Papua dan Papua Pegunungan.
Dengan restu Presiden Prabowo, seluruh pembiayaan bagi penerima yang bermasalah kini diambil alih LPDP.
Data lengkap mahasiswa selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri agar proses administrasi dan pembayaran bisa dipercepat.
Baca Juga: Jangan Disepelekan! 9 Syarat yang Wajib Diketahui Sebelum Mendaftar Beasiswa LPDP
Menurut Tito, secara keseluruhan terdapat sekitar 56 mahasiswa Papua yang terdampak keterlambatan beasiswa, baik terlambat menerima dana maupun belum menerima sama sekali.
Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat keberlangsungan pendidikan mereka di kampus masing-masing.
Langkah pengalihan ke LPDP dianggap paling efektif untuk memotong hambatan birokrasi di tingkat daerah.
LPDP sebagai lembaga nasional memiliki mekanisme penyaluran yang lebih tertata, sehingga bantuan pendidikan bisa diterima tepat waktu.
Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa pengambilalihan ini tidak hanya solusi jangka pendek, tetapi upaya memastikan keberlanjutan pendidikan putra-putri Papua.
Dengan penanganan langsung oleh LPDP, mahasiswa dapat fokus kembali pada kuliah tanpa dibebani persoalan administrasi.
Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada masa depan sumber daya manusia Papua.
Dengan memastikan beasiswa tersalurkan stabil dan tepat waktu, mahasiswa yang sedang menimba ilmu di luar negeri diharapkan dapat menyelesaikan studinya dengan baik demi pembangunan daerah mereka kelak. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni