RADARTUBAN – Seruan keras kembali disampaikan Greenpeace Indonesia.
Organisasi lingkungan internasional itu memperingatkan bahwa kondisi hutan di Pulau Sumatera kini berada pada titik kritis.
Luas tutupan hutan alam tersisa kurang dari 30 persen, sementara tekanan industri terus meningkat dari tahun ke tahun.
Situasi ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Selain mempercepat kerusakan ekosistem, hilangnya hutan turut memperburuk bencana banjir dan longsor yang belakangan terjadi beruntun di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh.
Hutan Ditekan Industri, Lingkungan Menjadi Korban
Menurut Syahrul Fitra, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, degradasi hutan Sumatera bukanlah peristiwa tiba-tiba.
Kerusakan terjadi bertahap, didorong ekspansi besar-besaran industri sawit, HTI, tambang, hingga aktivitas perkebunan kayu yang terus merambah kawasan hutan alam.
“Selama bertahun-tahun hutan Sumatera jadi sasaran eksploitasi. Kini tutupan hutan alam tersisa kurang dari 30 persen. Artinya, daya dukung lingkungannya sudah sangat rapuh,” ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (5/12).
Syahrul menegaskan, keberlanjutan lingkungan berada dalam ancaman nyata jika kebijakan pengelolaan hutan terus memberi ruang bagi eksploitasi tanpa batas.
Bencana yang Terjadi Bukan Kebetulan
Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa pekan terakhir memicu ratusan titik banjir dan longsor.
Namun, menurut Syahrul, bencana tersebut bukan semata karena cuaca ekstrem.
“Ini bukan kebetulan. Ini akibat salah urus negara selama bertahun-tahun. Kebijakan dan izin yang diterbitkan justru mempercepat kerusakan hutan,” ujarnya.
Hutan yang rusak tak lagi mampu menyerap air hujan. Tanah kehilangan kekuatannya, sungai meluap, dan kawasan pemukiman menjadi sasaran banjir bandang.
Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa ekosistem Sumatera tengah berada di batas kemampuannya.
Pengawasan Lemah, Praktik Ilegal Terus Berjalan
Syahrul menyoroti lemahnya pengawasan di sektor kehutanan. Banyak praktik ilegal tetap berjalan—dari pembalakan liar, penerbitan izin yang bermasalah, hingga lemahnya penindakan ketika pelanggaran ditemukan.
“Pemerintah bergerak terlalu lambat. Praktik ilegal dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Sementara kebijakan yang merusak hutan justru dipertahankan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih berani mengambil langkah strategis.
Perbaikan tata kelola hutan harus menjadi prioritas utama, terutama untuk mencegah bencana yang semakin sering terjadi.
Masa Depan Sumatera dalam Ancaman
Berbagai lembaga lingkungan memperkirakan bahwa jika tren kerusakan terus berlanjut, Sumatera akan kehilangan sebagian besar hutan alamnya dalam beberapa dekade ke depan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan satwa liar, tetapi juga manusia—mulai dari krisis air, hilangnya biodiversitas, hingga bencana hidrometeorologi yang semakin ekstrem.
Greenpeace mengingatkan, penyelamatan hutan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Alam sudah memberi peringatan keras. Tinggal bagaimana negara merespons sebelum terlambat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni