RADARTUBAN - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka terhadap upaya islah atau penyelesaian damai atas dinamika yang terjadi di internal organisasi.
Hal itu disampaikan setelah menghadiri Silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
“Saya sangat berterima kasih bahwa para sesepuh berkenan memanggil saya. Saya terharu melihat kepedulian mereka terhadap jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Yahya dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu, 7 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku telah menyampaikan penjelasan secara komprehensif terkait berbagai isu organisasi yang selama ini dialamatkan kepadanya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah dia jawab dengan lengkap, termasuk melalui dokumen yang dihadirkan Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno dan Sekretaris Jenderal Amin Said Husni.
“Semua pertanyaan sudah saya jawab tuntas, dilengkapi penjelasan dari saudara Sumantri terkait laporan keuangan dan dari Pak Amin Said Husni,” ujar Gus Yahya.
Dia juga menitipkan pesan kepada para kiai mengenai pentingnya menjaga tatanan organisasi NU agar tetap berjalan sesuai prinsip dasarnya.
“Kami sejak awal berkhidmah dengan niat tulus. Mohon dipertimbangkan masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama, agar tidak runtuh,” kata dia.
Gus Yahya menegaskan bahwa NU sejak awal memiliki struktur dan aturan sangat ketat, bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari pun dibatasi oleh konstitusi organisasi.
“Mari berpikir dengan benar agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membuat jam’iyah ini mundur 100 tahun,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi risalah Rapat Harian Syuriyah, ia menilai bahwa rapat tersebut memang sudah bermasalah sejak awal.
“Apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu bermasalah karena mengambil keputusan di luar kewenangannya. Semua keputusan turunannya ikut bermasalah,” tegasnya.
Gus Yahya juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menurutnya mendasarkan diri pada keputusan yang keliru.
“Jika rapat pleno itu didasarkan pada keputusan Harian Syuriyah 20 November 2025, maka prosesnya sudah salah sejak awal. Pengambilalihan jabatan ketua umum oleh Rais Aam itu sangat-sangat bermasalah,” katanya.
Dia menegaskan akan terus menjalin komunikasi dengan para kiai sepuh serta pengurus wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU) di seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama