RADARTUBAN – Memasuki minggu kedua Desember, pengerjaan sejumlah proyek fisik di Tuban masih tertatih-tatih. Potensi molor kian terbuka lebar.
Pantauan Jawa Pos Radar Tuban, salah satu proyek yang terancam gagal selesai sesuai target pengerjaan adalah proyek pelebaran jalan Mulung–Boto.
Proyek senilai Rp 3 miliar itu digarap CV Sinar Mulia. Di lokasi proyek, masih dijumlai banyak titik yang belum tergarap.
Rigid beton baru digelar di satu sisi. Sementara sisi lain baru proses.
Kondisi serupa terlihat di proyek rigid beton jalan Sembungrejo–Sugihan senilai Rp 4 miliar. Proyek ini bernasib sama, baru satu sisi yang di-rigid.
Sisi satunya masih menunggu giliran. Kondisi ini mendapat perhatian anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto.
‘’Intinya bikin ketar-ketir,’’ tegasnya menjawab pertanyaan Jawa Pos Radar Tuban.
Dia mencatat progres dua proyek itu masih di kisaran 60–80 persen.
Padahal, sisa waktu tersisa 20 hari.
Siswanto menyampaikan, dengan kondisi cuaca normal saja, proyek tersebut sulit diselesaikan, apalagi sekarang yang terus diguyur hujan.
Meski demikian, wakil rakyat dari FPKB DPRD Tuban itu tetap mendorong percepatan dengan menambah tenaga kerja dan lembur.
‘’Semoga kejar tayang bisa selesai dengan kualitas baik sesuai gambar kerja,’’ imbuhnya.
Dua proyek jalan tersebut bukan satu-satunya yang membuatnya waswas.
Siswanto juga memiliki catatan sejumlah pekerjaan lain yang berpotensi molor.
Mulai kantor dukcapil, irigasi dan jembatan di Sumurgung (Montong), Jembatan Jenggolo, hingga Puskesmas Merakurak.
Terkait kondisi tersebut, lanjut dia, komisinya sudah beberapa kali memanggil mitra organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rapat evaluasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Tuban Agung Supriyadi memastikan proyek fisik jalan yang belum rampung masih terus dikebut.
‘’Harapan bisa sesuai jadwal, pekerjaan itu harus selesai sampai akhir Desember,’’ ujarnya.
Ditanya soal progres terkini, Agung menegaskan update detail yang mengetahui persis pejabat pembuat komitmen (PPK).
Meski demikian, dia mengaku sudah meminta percepatan. Pengawas dan konsultan juga diminta menambah material dan tenaga agar pekerjaan tidak melewati tahun.
Penambahan tenaga kerja, lanjut dia, adalah opsi paling realistis. Berbeda dengan waktu tidak bisa ditambah.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama